Malaka – Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka, Simon Nahak dan Kim Taolin ( SN-KT) dinilai tidak konsisten dan ingkar janji untuk memberi contoh baik bagi Kepala Perangkat Daerah dan ASN dalam pelaksanaan roda pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam berbagai kesempatan Bupati Malaka sering bilang dihadapan rakyat dan dewan untuk memberi contoh yang baik agar ditiru bawahan .
Secara tegas Bupati Malaka sering mengatakan ikan itu busuk dari kepala, bukan dari ekor
Hal seperti ini perlu diingatkan kembali agar pemerintah memperbaiki kinerja, khususnya menghadiri setiap agenda sidang di DPRD.
Anggota DPRD Kabupaten Malaka, Henry Melki Simu mengatakan hal itu saat Pembahasan Anggaran KUA PPAS tahun 2023 di Betun, Selasa (30/8-2022).
Dikatakannya, sebagai anggota DPRD Kabupaten Malaka perlu mengingatkan kembali Bupati dan Wakil Bupati Malaka terkait pernyataan saat pimpin Malaka dan kenyataan yang dihadapi saat ini.
” Faktanya, ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati Malaka disetiap persidangan diikuti juga oleh Kepala Perangkat Daerah juga tidak hadir di disetiap persidangan DPRD”
” Bupati dan Wakil tidak hadir disetiap sidang dewan maka kadis ikut-ikutan. Ketidakhadiran Kadis ini sebuah pelecehan”,
” Contoh konkrit Kepala Dinas P& K hari ini tidak hadir saat sidang dewan padahal kita sangat membutuhkan penjelasan beliau karena banyak hal yang harus dijelaskan oleh Kadis lantaran Sekretaris Dinas tidak bisa memberikan penjelasan ditunjang data-data valid”
” Selama rapat pembahasan terkait LKPJ Bupati Malaka tahun 2021 Plt Kadis Pendidikan tidak hadir di rapat komisi sehingga banyak pembahasan yang dipending”
” Sekarang kita mau bahas anggaran di dinas malah dia enak -enak ke Jakarta. Senangnya pake anggaran tetapi saat pertannggung jawaban malah tidak mau hadir”
” Mutasi guru selama ini harbabiruk , penumpukan guru dimana-mana , ada sekolah yang PNS hanya 1 orang, daftar sebaran proyek sudah diminta sejak tahun lalu tetapi tidak diberi Plt Kadis. Ini beberapa hal yang seharusnya dijelaskan dalam rapat dengan dewan”
” Urusan Perjalanan dinas ke Jakarta harusnya diserahkan ke Sekertaris dan bidang- bidang supaya menghendel urusan disana bukan semuanya harus dimonopoli Plt Kadis”
Anggota DPRD Malaka lainnya, Marius Boko dalam kesempatan yang sama meminta supaya pembahasan anggaran di dinas Pendidikan ditunda hingga kehadiran kadis sambil membahas Perangkat daerah lainnya karena waktu pembahasan masih 14 hari kedepan.
Sekda Malaka, Silvester Leto, SH dalam kesempatan yang sama menyampaikan akan berkoordinasi dengan seluruh SKPD terkait kehadiran dalam sidang dewan.
” Kita sudah menyampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar tidak bepergian keluar daerah disaat sidang dewan dan berjanji akan memberikan penegasan lagi terkait hal tersebut”, ujarnya. ( boni)
