Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Headline

Henry Simu :  Bupati Malaka Dinilai  Ingkar Janji  – Tidak  Beri Contoh  Baik Bagi Perangkat Daerah

50
×

Henry Simu :  Bupati Malaka Dinilai  Ingkar Janji  – Tidak  Beri Contoh  Baik Bagi Perangkat Daerah

Sebarkan artikel ini

Malaka – Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka, Simon Nahak dan Kim Taolin ( SN-KT) dinilai tidak konsisten dan ingkar  janji   untuk memberi contoh  baik bagi Kepala Perangkat  Daerah dan ASN dalam pelaksanaan roda pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan Bupati Malaka sering bilang dihadapan rakyat dan dewan  untuk memberi contoh yang baik agar ditiru bawahan .

Secara tegas Bupati  Malaka sering mengatakan   ikan itu busuk dari kepala, bukan dari ekor

Hal seperti ini perlu diingatkan kembali agar pemerintah memperbaiki kinerja, khususnya menghadiri setiap agenda sidang di DPRD.

Anggota DPRD Kabupaten Malaka, Henry Melki Simu mengatakan hal itu saat Pembahasan  Anggaran KUA PPAS tahun 2023  di Betun, Selasa (30/8-2022).

Dikatakannya, sebagai anggota DPRD Kabupaten Malaka perlu mengingatkan kembali Bupati dan Wakil Bupati Malaka  terkait pernyataan saat pimpin Malaka dan kenyataan yang dihadapi saat ini.

” Faktanya, ketidakhadiran  Bupati dan  Wakil Bupati  Malaka disetiap persidangan diikuti juga oleh Kepala Perangkat Daerah  juga  tidak hadir  di  disetiap persidangan DPRD”

” Bupati dan Wakil tidak hadir disetiap  sidang dewan maka kadis ikut-ikutan. Ketidakhadiran Kadis ini sebuah pelecehan”,

” Contoh konkrit Kepala  Dinas P& K hari ini tidak hadir saat sidang dewan padahal kita sangat membutuhkan penjelasan beliau karena  banyak hal yang harus dijelaskan oleh Kadis lantaran Sekretaris Dinas tidak bisa memberikan penjelasan ditunjang data-data valid”

” Selama rapat pembahasan terkait LKPJ Bupati Malaka tahun 2021   Plt Kadis Pendidikan tidak hadir di rapat komisi sehingga banyak pembahasan yang dipending”

” Sekarang kita mau bahas anggaran  di dinas malah dia enak -enak ke Jakarta. Senangnya pake anggaran tetapi saat pertannggung jawaban malah tidak mau hadir”

” Mutasi  guru selama ini  harbabiruk , penumpukan guru dimana-mana , ada sekolah yang PNS hanya   1 orang,   daftar sebaran proyek sudah diminta sejak tahun lalu tetapi tidak diberi Plt Kadis. Ini beberapa hal yang seharusnya dijelaskan dalam  rapat dengan dewan”

” Urusan Perjalanan dinas ke Jakarta harusnya diserahkan ke  Sekertaris dan bidang- bidang   supaya menghendel urusan disana bukan semuanya harus dimonopoli Plt Kadis”

Anggota DPRD Malaka lainnya, Marius Boko dalam kesempatan yang sama meminta supaya pembahasan anggaran di dinas Pendidikan ditunda hingga kehadiran kadis sambil membahas Perangkat daerah lainnya karena waktu pembahasan masih 14 hari kedepan.

Sekda Malaka, Silvester Leto, SH dalam kesempatan yang sama menyampaikan akan berkoordinasi dengan seluruh SKPD terkait kehadiran dalam sidang dewan.

” Kita sudah menyampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar tidak bepergian keluar daerah disaat sidang dewan dan berjanji akan memberikan penegasan lagi terkait hal tersebut”, ujarnya. ( boni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *