Malaka – Pemerintah Kabupaten Malaka dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Simon Nahak – Kim Taolin dinilai melecehkan lembaga DPRD Kabupaten Malaka dalam praktek-praktek berpemerintahan.
Dugaan pelecehan terhadap lembaga DPRD itu dapat dideteksi melalui ketidakhadiran pemerintah sebagai mitra DPRD dalam berbagai agenda sidang tanpa pemberitahuan.
Selain itu, DPRD Kecewa karena dalam praktek berpemerintahan pihak eksekutif terkesan berjalan sendiri tanpa melibatkan pimpinan dan anggota DPRD sehingga harus segera disikapi melalui rapat internal dewan.
Permintaan itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Malaka disela pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka bersama Mitra Kerja terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021 di Betun – Ibu Kota Kabupaten Malaka, Jumat (15/7-2022).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka , Marius Boko dalam kesempatan itu secara tegas meminta Pimpinan DPRD agar menggelar rapat internal dewan untuk menyikapi persoalan seputar dugaan pelecehan pemerintah terhadap DPRD.
Marius mengatakan ketidak hadiran beberapa OPD dalam pembahasan dan Paripurna Dewan menunjukkan bahwa OPD lecehkan DPRD.
Anggota Komisi 1 DPRD Malaka , Jemmy Koe dalam forum Paripurna meminta agar OPD nakal yang tidak hadir dan tidak menghargai sidang dewan supaya nol kan anggaran mereka pada rapat perubahan APBD karena DPRD memiliki hak anggaran ( budget).
Ketua Komisi 3 DPRD Malaka, Henri Melki Simu menjelaskan ketidak hadiran pemerintah dalam sidang bukan hal baru dan bukan kejadian pertama di Malaka sehingga harus ada ketegasan dari DPRD dan harus disikapi secara serius.
” Saya melihat banyak hal yang terjadi antara eksekutif dan legislatif . Sepertinya tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan DPRD”
“Saya sepakat dan melihat ini sebagai sebuah bentuk pelecehan pemerintah terhadap DPRD. Contoh, SK-SK yang diterbitkan Pemerintah tembusannya tidak disampaikan kepada pimpinan dewan dan anggota DPRD”
” Pemerintah seolah merasa dirinya sendiri yang ada di Kabupaten Malaka. Dalam RDP sudah kita sampaikan kalau masih juga seperti ini tidak usah omong budaya karena jelas-jelas pemerintah tidak menghargai lagi lembaga Dewan sehingga harus disikapi dalam rapat internal dewan”, tegasnya.
Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Malaka, Bernadette Luruk Seran, SP melihat tidak ada kedisiplinan dalam sidang sehingga perlu diperbaiki baik dari kalangan eksekutif dan legislatif.
Terhadap permintaan itu Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran selaku pimpinan sidang meminta kepada seluruh pimpinan DPRD dan Anggota agar hadir dalam rapat internal anggota Dewan Senin mendatang.
” Hari Senin depan, agendanya Sidang Banggar . Sebelum sidang banggar dimulai seluruh pimpinan dan anggota DPRD menggelar rapat bersama untuk membahas dan menyikapi persoalan yang disampaikan anggota DPRD”, ujarnya.
Plt Sekda Malaka, Silvester Leto, SH terpisah kepada wartawan memberikan apresiasi kepada DPRD yang mengkritisi ketidakhadiran OPD dalam mengikuti agenda sidang di DPRD.
” Ini evaluasi positif yang harus diterima sebagai koreksi untuk perbaikan kedepannya. Dalam rapat internal Pemerintah persoalan ini akan menjadi agenda pembahasan di internal pemerintah dalam hal upaya perbaikan kedepan”
” Bagaimanapun DPRD itu mitra pemerintah sehingga tidak ada alasan OPD untuk tidak hadir dalam setiap agenda sidang”, ujarnya. ( boni)
