Radarmalaka.com, Tanjungpinang – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2023, secara resmi dibuka oleh Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, yang ditandai pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepri Marlin Agustina, di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu, 29 Maret 2023.
Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Kepri Tahun 2023 ini digelar oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepri dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2024.
RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh setiap Pemerintah Daerah.
RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021.
RKPD yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bermakna RKPD memuat semua target dan capaian RPJMD sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
Adapun Visi tersebut adalah ‘Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya’.
Untuk memberikan arah dalam perencanaan pembangunan Tahun 2024, maka RKPD Provinsi Kepri Tahun 2024 mengusung tema ‘Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional’.
Ansar mengatakan, melalui tema tersebut, prioritas pembangunan daerah di Tahun 2024 akan diprioritaskan dalam tiga pokok utama, yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.
“Untuk pengoptimalan potensi perekonomian daerah, akan kita tempuh dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, pemanfaatan sektor pertanian, kelautan serta perikanan, dan peningkatan pendapatan asli daerah,” kata Ansar.
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur wilayah akan dicapai dengan strategi percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan antar pulau dan pesisir.
“Adapun pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya adalah dengan penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terbuka dan terintegrasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan harmonisasi antar umat beragama,” ujar Ansar.
Ansar juga mengulang kembali arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kepala Daerah terkait dengan Pengendalian Inflasi, Penurunan Kemiskinan Ekstrem ke 0% pada Tahun 2024, Fokus penurunan stunting, Memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024.
“Saya mengajak kepada semua Bupati dan Walikota, agar dapat melaksanakan direktif Presiden tersebut dan menjadikan kelima hal di atas sebagai prioritas dalam perencanaan Tahun 2024 mendatang,” kata Ansar.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, yang hadir mewakil Menteri Dalam Negeri menyebutkan, pentingnya sinkronisasi tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan Daerah.
Untuk Tahun 2024, tema RKP Nasional adalah ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.
“Sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah, yaitu perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” kata Agus.
Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Onny Noyorono, yang hadir mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memaparkan, Provinsi Kepri dalam jangka panjang akan diarahkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi sumber pertumbuhan luar Jawa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstelasi Transformasi Ekonomi Indonesia menuju negara maju.
“Transformasi ekonomi Kepri yang dirancang oleh Bappenas adalah merajut permata biru ekonomi gerbang utara Indonesia dengan enam strategi besar yang mengusung blue, intelligent, and historic islands of Indonesia,” jelas Onny.
Enam strategi yang dimaksud Onny adalah Kepri Talenta, Kepri Produktif dan Kreatif, Kepri Biru, Kepri Digital, Kepri Terintegrasi dan Inklusif, dan Kepri Kondusif.
Dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri juga dilakukan pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kepada Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepri, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera lll.
Adapun Penerima Penghargaan PPD yaitu, Terbaik l Kota Tanjungpinang, Terbaik ll Kabupaten Bintan, dan Terbaik llI Kabupaten Karimun.
Untuk penerima IPKD, yaitu Kabupaten Bintan dengan nilai 74,1676, Kabupaten Karimun dengan nilai 72,9901, Kabupaten Lingga dengan nilai 67,6489, Kota Tanjungpinang dengan nilai 65,6647, Kota Batam dengan nilai 65,3890, Kabupaten Natuna dengan nilai60,7096, dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nilai 59,1589.
Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada mitra pembangunan Provinsi Kepri, yaitu BPS Provinsi Kepri atas perannya sebagai Pembina Data Dalam Pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepri, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Atas Kontribusi dalam Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Kepri, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepri atas Pembangunan dan Komitmen Kontribusi dalam Peningkatan Sarana Prasarana Jalan Nasional di Provinsi Kepri, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri atas Kontribusi dalam Penataan Kawasan Permukiman di Provinsi Kepri, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Permukiman Sumatera Il atas Kontribusi dalam Penyediaan Perumahan di Provinsi Kepri.
Turut hadir dalam Pembukaan Musrenbang RKPD tersebut, Kepala Biro Perencanaan Ortala Rohmad Supriyadi, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari, Gubernur Provinsi Kepri Periode 2005-2010 Ismeth Abdullah, Ketua DPRD Provinsi Kepri 2004-2014 Nur Syafriadi, Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Irvansyah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Rudi Margono, Kaskoarmarda I Laksamana Pertama TNI Sawa, Danrem 033/WP Laksamana Pertama TNI Yudi Yulistyanto, Kazona Bakamla Barat Laksmana Pertama TNI Syufenri, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri Sutomo, Danlanud RHF Kolonel Nav Arief Budiman, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Raden Hari Tjahjono, Bupati Bintan Roby Kurniawan, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Jlu
