Radar Malaka, Tanjungpinang – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang terbuka terhadap kritik publik. Kritik, menurutnya, adalah bagian penting dalam demokrasi dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Namun, Teguh menekankan pentingnya membedakan antara kritik dan hujatan.
“Kritik itu memberi masukan dan bersifat membangun. Sementara hujatan hanya justifikasi negatif dengan tujuan melemahkan atau mengejek,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu, 31 Mei 2025.
Pernyataan itu disampaikan Teguh menanggapi artikel di sebuah media daring yang menyoroti kinerja pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Raja Ariza. Dalam artikel tersebut, media menyebut bahwa belum ada satu pun program kerja Lis-Raja yang terealisasi dalam 100 hari pertama.
Padahal, menurut Teguh, klaim tersebut tidak berdasar.
“Saya baca artikelnya. Tidak dijelaskan apa saja program yang diklaim belum terealisasi. Bahkan dalam isi beritanya justru dipaparkan rencana 100 hari kerja Lis-Raja, yang faktanya belum genap 100 hari. Baru 53 hari kerja,” kata dia.
Teguh juga menyoroti penggunaan kutipan dalam berita tersebut yang dinilai tidak akurat.
“Wali kota tidak pernah diwawancarai oleh media itu, tapi pernyataannya dikutip tanpa sumber yang jelas,” ujarnya.
Dia menyayangkan gaya penyajian berita yang, menurutnya, lebih menonjolkan nada provokatif ketimbang fakta.
Dia juga menyinggung judul berita lain di media yang sama, yang menyebut pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang anjlok ke angka 3,7 persen sejak dipimpin Lis Darmansyah.
Padahal, lanjut Teguh, isi berita justru mengutip langkah strategis pemerintah kota dalam mendorong pemulihan ekonomi.
“Judul besar seperti itu lebih tepat disebut ejekan. Pasangan Lis-Raja baru bekerja selama 53 hari sejak pelantikan 20 Februari lalu. Menyimpulkan kegagalan ekonomi dari periode yang sangat singkat jelas tidak adil,” tegas Teguh.
Lebih lanjut, Teguh mengajak insan pers untuk turut berkontribusi membangun optimisme publik melalui pemberitaan yang berimbang.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan anggaran akibat defisit fiskal yang terjadi sebelum kepemimpinan Lis-Raja dimulai.
“Wali kota dan wakil wali kota tidak ingin larut menyalahkan kondisi anggaran. Mereka tetap bergerak. Sejumlah program 100 hari kerja non-fisik sudah berjalan, mulai dari sektor komunikasi, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan,” ujar Teguh.
Program-program itu antara lain meliputi penyediaan nomor layanan pengaduan masyarakat, optimalisasi media sosial sebagai kanal komunikasi dua arah, penyebaran informasi publik secara masif, serta promosi program pemerintah.
Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota telah menjalankan program wajib mengaji, pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) digital, dan peningkatan literasi digital. Sedangkan di sektor tata kelola pemerintahan, difokuskan pada pembangunan sistem pengaduan online, pelatihan ASN, peningkatan keterbukaan informasi publik, hingga penguatan disiplin kerja pegawai.
“Semua itu dilaksanakan tanpa dukungan anggaran tambahan. Tidak mudah menjadi kepala daerah dalam kondisi seperti ini. Tapi pertunjukan harus tetap berjalan,” pungkas Teguh.
Editor: Budi Adriansyah
