JAKARTA – Asosiasi Pengelola Perparkiran Indonesia (ASPEPARINDO) mendesak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) turun tangan dan memerikasa proses penunjukan pengelolaan parkir di Kantor Samsat Jakarta Timur dan Samsat Jakarta Pusat Utara. Desakan ini disampaikan ASPEPARINDO setelah menemukan adanya tindakan Unit Pengelola Parkir yang semena-mena menabrak ketentuan tentang pengelolaan perparkiran.
“Penunjukan secara sepihak itu, patut diduga ada permainan pat-gulipat di antara oknum pejabat dengan pihak swasta. Bagaimana ceriteranya Koperasi Badan Pendapatan Daerah (KOPPADA) yang tak berpengalaman ditunjuk mengelola parkir. Padahal pemda sedang giat mengetrapkan pengelolaan parkir yang terintegrasi dengan uji emisi dan pajak kendaraan,” tegas Humas ASPEPARINDO Noehroji, dibilangan Salemba, Jakarta Pusat (6/4/2022).
Menurut ASPEPARINDO, jika KOPPADA yang tak berpengalaman tapi dipaksa mengelola parkir, maka yang dirugikan justru pemerintah. Dan apabila diserahkan kepada pihak lain, tentu jauh lebih merugikan lagi. Hal ini patut diduga memicu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kalangan oknum pejabat pemerintah DKI Jakarta.
“Retrebusinya dipastikan lebih rendah jika dikelola oleh pihak yang berpengalaman. Cilakanya jika terjadi hasil pengelolaan parkir dikorup, ini tentu sangat merugikan pendapatan negara dari usaha jasa yang satu ini,” papar Noehroji.
Aroma tak sedap ini yang memantik ASPEPARINDO sebagai asosiasi pengelola parkir meradang. ASPEPARINDO mendesak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) turun tangan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Itwilprov memeriksa tindakan bawahannya yang semena-mena melanggar ketentuan tentang pengelolaan perparkiran. Sebab, penunjukan secara sepihak itu, patut diduga ada permainan pat-gulipat di antara oknum pejabat dengan pihak swasta.
Jika hal semacam ini dibiarkan, dampaknya sudah pasti terjadi korupsi, pendapatan daerah akan berkurang dan akhirnya akan kembali ke pengelolaan parkir secara liar karena ada main mata antara penguasa dan swasta. Menyikapi hal ini, pihak ASPEPARINDO akan berkirim surat ke BPK dan Gubernur DKI Jakarta dalam waktu dekat ini.
Pertanyaannya, siapa pihak yang bertanggung jawab atas penunjukan KOPPADA yang tak berpengalaman tapi dipaksa mengelola parkir di dua kantor Samsat asset Pemda DKI Jakarta tersebut, yang kini menjadi kisruh lantaran viral di media massa?
dari informasi kami peroleh, salah satu pihak yang perlu dimintai pertanggung jawabnya adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati. Hal ini lantaran dia membuat rekomendasi kepada unit pengelola (UP) Parkir Dishub DKI Jakarta, agar menunjuk Koperasi karyawannya (Koppada) untuk mengelola
“Patut diduga Bapenda merintahkan UP Dishub membuat rekomendasi agar pengelolaan parkir diserahkan kepada KOPPADA yang diketuai Khairil Anwar Setiabudi. Tanpa harus melalui pelelangan (tender). Kemungkinan bisa saja begitu. Siapa yang tahu, kecuali Tuhan sama para kelompok yang suka main pat-gulipat),” papar sumber di Dishub yang sempat berbincang dengan media ini Senin (4/4/2022).
Jika ada tekanan dari atas, lanjut dia, Dishub tak bisa apa-apa. Pasrah, meski diketahui kalau rekomendasi itu berbenturan dengan ketentuan hukum yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta.
Ada sumber lain mengatakan, jika tak ada iming-iming yang bisa menggelapkan mata, tak mungkin muncul ide penunjukan tersebut. Di duga ada yang mengatur sehingga muncul rekomendasi Koppada mengelola parkir.
“Apalagi kemudian nongol PT PG yang diserahkan mengelola (sub) parkir di dua tempat itu oleh KOPPADA. Saat ini tengah menyiapkan properti parkir. Jika perusahaan itu bukan pemenang tender, semakin jelas adanya permainan tak sehat. Diharapkan DPRD DKI Jakarta minta pertanggung jawaban Kepala Bapenda dan Dishub. Bila perlu sekalian Gubernur Anies Baswedan, agar masalahnya jelas dan nggak kisruh,” saran sumber itu. ( fw)
