Malaka – Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Partai Golkar, Gabriel Manek meminta warga yang bermukim di kawasan Perbatasan RI-RDTL untuk menghindari TKI Ilegal.
Untuk bekerja diluar negeri warga harus berangkat secara resmi sesuai peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku termasuk mengurus pasport dan visa untuk melindungi pekerja saat berada diluar negeri.
Permintaan itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Partai Golkar, Gabriel Manek kepada warga saat melakukan reses di Desa Umatoos – Kecamatan Malaka Barat – Kabupaten Malaka – Provinsi NTT, Selasa (24/10-2023).
Menjawab pertanyaan warga di Desa Umatoos tentang maraknya pekerja asal NTT yang sering bermasalah saat bekerja di luar negeri, Gabriel Manek yang juga mantan Bupati TTU itu mengatakan banyaknya persoalan yang muncul terhadap pekerja asal NTT saat bekerja diluar negeri karena proses pemberangkatan mereka keluar negeri tanpa didukung dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.
” Dalam banyak kasus, para pekerja kita jalan lewat pintu belakang tanpa ditunjang dokumen resmi dari pemerintah sehingga ketika ada masalah diluar negeri sulit dideteksi”, ujarnya.
” Pemerintah tidak melarang warganya untuk bekerja diluar negeri tetapi harus berangkat secara resmi sepengetahuan Depnaker agar terjadi sesuatu segera mendapatkan penanganan oleh lembaga terkait”, imbuhnya.
Gabriel Manek menambahkan sebagai warga perbatasan RI-RDTL harus memiliki Paspor agar memudahkan warga melintas di wilayah perbatasan.
” Kalau ke negara tetangga Tiles untuk urusan adat dan bisnis maka harus ada pasport supaya tidak ditangkap dan dideportasi.
Masyarakat di daerah perbatasan sebaiknya urus paspor supaya tidak ditangkap kalau bepergian ke negara tetangga”, tambahnya.
” TKI harus ada paspor dan visa kerja supaya ada kenyamanan saat bekerja dan tidak ditangkap. Untuk pengurusan Paspor juga sangat mudah dan murah di Imigrasi Atambua yang melayani pembuatan Paspor untuk warga Malaka, TTU dan Belu”, tandasnya. ( boni)
