Malaka – Pemerintah Kabupaten Malaka dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Simon Nahak – Kim Taolin ( SN-KT) selama masa kepemimpinannya ( 2021-2024) dinilai gagal mengurusi sampah sehingga mendapatkan stigma buruk saat para pengunjung datang di Kabupaten Malaka khususnya di Betun – Ibu Kota Kabupaten Malaka.
Selama Pimpin Malaka, SN-KT layak mendapatkan ” Rapor Merah” karena sampah bertebaran dimana-mana terutama di tempat pelayanan publik seperti pasar, perkantoran, lapangan umum Betun dan sekolah-sekolah, terminal dan areal di pemukiman penduduk serta saluran pembuangan air dalam kota Betun sehingga terkesan Betun itu daerah yang ” Jorok dan Kotor” dan berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit.
Solusinya, setelah dilantik, Bupati – Wakil Bupati Malaka Terpilih, Stefanus Bria Seran – Henri Melki Simu ( SBS- HMS ) harus gerak cepat ( gercep) mengurus Malaka agar menjadi daerah yang bersih dan nyaman bagi para warganya dan juga bagi pengunjung yang datang mengunjungi Malaka.
Anggota Fraksi Partai Golkar Kabupaten Malaka, Marius Boko mengatakan hal itu kepada wartawan di Betun – Ibu Kota Kabupaten Malaka, Rabu (22/1-2025).
Dikatakannya, persoalan sampah di Kota Betun merupakan persoalan tahunan yang terkesan sulit diatasi dari tahun ke tahun.
” Dimana – mana sampah berserakan terutama di tempat pelayanan publik seperti di Pasar, daerah pertokoan, sekolah, terminal dan kantor-kantor pemerinrah termasuk di saluran pembuangan air. Ini terkesan Malaka seperti daerah yang tidak berpemerintahan karena tidak ada yang serius mengurusi sampah-sampah itu”, ujarnya.
” Kita minta Pemerintahan baru dibawah kepemimpinan SBS-HMS setelah pelantikan mengagendakan program kebersihan lingkungan untuk bisa mengembalikan Malaka sebagai daerah yang bersih dan nyaman. Kita harus berperang melawan sampah agar warga bisa merasa nyaman dan tidak sakit karena penyakit yang ditimbulkan oleh sampah-sampah”, imbuhnya.
” Sebagai Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Malaka sangat setuju penambahan anggaran untuk penanganan Sampah di Kabupaten Malaka. Mobil pengangkut sampah kalau kurang pemerintah harus beli tambah, tenaga-tenaga kebersihan ( pasukan kuning) kalau kurang perlu ditambah termasuk pengadaan tempat pembuangan sampah yang ditempatkan di berbagai tempat pelayanan publik seperti di Pasar, Sekolah, perkantoran, Gereja, Masjid dan lapangan Umum Betun dan lainnya. Saya sangat setuju Prinsip pengelolaan APBD Malaka Versi SBS-HMS : Uang Rakyat dikembalikam ke Rakyat, untuk rakyat tidak ada kata mahal dan untuk rakyat jangan katakan tidak ada uang”, bebernya.
Penasehat Hukum asal Kabupaten Malaka, Petrus Kabosu, SH kepada wartawan mengatakan pengelolaan sampah di Kabupaten Malaka, khususnya di Betun – Ibu Kota Kabupaten Malaka harus terpadu dari hulu ke hilir.
” Saya heran setiap hari pemimpin itu keluar masuk di Betun sebagai Ibu Kota Kabupaten lihat dan melewati sampah dimana-mana tetapi dianggap hal biasa dan bukan menjadi persoalan yang harus diurus. Itu karena Pemimpin itu tidak ada kepekaan terhadap kebersihan lingkungan “, ujarnya.
” Saya sangat setuju bila pemerintah menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara yang aman diberbagai tempat pelayanan publik agar tidak mengganggu kenyamanan warga dan pengunjung. Selanjutnya, Pemerintah harus mengoptimalkan TPA milik Pemerintah di Desa Barene untuk melakukan pengelolaan sampah disana baik sampah organik dan non organik agar tidak mencemari lingkungan”, tandasnya. ( boni)
