Batam, 15 September 2029 —
Pemerintah Kota Batam memperkuat sistem kewaspadaan dini sebagai langkah strategis menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Heriman, memimpin Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah (TKDP) Kota Batam yang digelar di ruang rapat Hang Nadim, Kantor Wali Kota Batam, Senin (15/9).
Dalam sambutannya yang dibacakan Heriman, Wali Kota Amsakar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan keamanan. Ia menyebut bahwa kewaspadaan dini merupakan instrumen vital dalam mendeteksi serta mencegah potensi konflik dan ancaman terhadap ketertiban umum.
“Dinamika politik dan keamanan di berbagai daerah menunjukkan bahwa stabilitas nasional masih rentan. Pemko Batam harus responsif dan sigap dalam meredam ketegangan serta membangun kepercayaan publik,” tegas Amsakar dalam sambutan tertulisnya.
Ajak FKDM, FKUB, dan FPK Berperan Aktif
Wali Kota Amsakar juga mendorong peningkatan koordinasi intensif antar perangkat daerah dan elemen masyarakat. Ia menegaskan pentingnya komunikasi sosial yang terbuka serta pelibatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
“Kegiatan ini harus menghasilkan rumusan konkret dan implementatif dalam memperkuat sistem deteksi dini serta rencana penanganan yang terukur,” ujarnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk aktif menjaga situasi kondusif demi menciptakan lingkungan Kota Batam yang aman, damai, dan harmonis.
Peran Strategis Wakil Wali Kota dan Kolaborasi Lintas Lembaga
Sebagai figur kepemimpinan daerah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas daerah. Melalui arahan kebijakan dan penguatan koordinasi lintas OPD serta forum kewaspadaan, keduanya diharapkan menjadi penggerak utama dalam implementasi Permendagri terkait kewaspadaan dini.
Wali Kota juga menitipkan pesan khusus kepada Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDP) dan FKDM agar dapat bekerja secara efektif dalam memberikan informasi serta masukan strategis kepada pemerintah daerah, terutama dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam).
Laporan Kesbangpol: Dilandasi Regulasi dan Keterlibatan Luas
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam, Riama Manurung, melaporkan bahwa pelaksanaan rakor ini mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk Permendagri tentang kewaspadaan dini, serta Keputusan Wali Kota Batam tentang pembentukan TKDP periode 2022–2025 dan FKDM periode 2025–2030.
Sebanyak 183 peserta hadir, terdiri dari Kepala OPD, camat, lurah, instansi vertikal, serta pengurus FKDM tingkat kota dan kecamatan.
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, sinergitas, serta peningkatan kinerja tim dalam menyelenggarakan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelas Riama.
Sebagai bentuk penguatan kapasitas peserta, kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber dari Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dan Kejaksaan Negeri Batam.
Editor: Santos
