( Photo : Anggota DPRD Malaka Fraksi Partai Golkar, Marius Boko)
Malaka – Pemerintah Kabupaten Malaka di Provinsi NTT harus benar-benar serius mengurusi sampah untuk menciptakan Kabupaten Malaka yang bersih dan nyaman.
Pasalnya, selama kurang lebih dalam empat tahun terakhir persoalan sampah benar-benar lolos dari perhatian pemerintah SN-KT sehingga sampah berserakan dimana-mana, seolah Malaka seperti daerah yang tak berpenghuni dan tak berpemerintahan.
Salah satu upaya yang harus dilakukan yakni membangun pemahaman yang sama untuk bersama ” berperang” melawan sampah karena bisa menjadi sumber penyakit dan sangat mengganggu kenyamanan warga karena lingkungan yang kotor. Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang dimiliki harus membuat kebijakan dan regulasi untuk penanganan sampah dari hulu ke hilir sehingga persoalan sampah di Malaka dapat diatasi.
Anggota Fraksi Partai Golkar Kabupaten Malaka, Marius Boko mengatakan hal itu kepada wartawan di Betun – Ibu Kota Kabupaten Malaka – Provinsi NTT, Senin (27/1-2025).
Dikatakannya, selama 4 tahun terakhir semasa kepemimpinan SN-KT persoalan sampah di Kabupaten Malaka menjadi persoalan serius yang jauh dari perhatian pemerintah sehingga Betun yang menjadi pusat Ibu Kota Kabupaten Malaka terlihat kotor dan jorok.
” Sampah berserakan dimana-mana terutama di tempat pelayanan publik seperti pasar, terminal, sekolah dan perkantoran, saluran-saluran air dipenuhi sampah sehingga terkesan kotor dan jorok”, ujarnya.
Marius berharap semua sarana pelayanan publik seperti pasar, sekolah, kantor pemerintah , terminal, gereja, Rumah Sakit, Puskesmas dan kantor-kantor BUMN, Rumah Makan, saluran air harus dalam keadaan bersih dan tidak boleh ada sampah yang berserakan dan berharap di Malaka ada pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu hingga hilir. Pemerintah harus menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai pada tempat-tempat pelayanan publik.
Warga Betun, Yeremias berharap persoalan sampah harus segera dicarikan solusi agar tidak mengganggu kenyamanan warga.
Yerem berharap ada langkah konkrit pemerintah membuat perda tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Malaka sebagai acuan kerja. Dia mengatakan pemerintah harus memberikan sosialisasi ke semua stake holder di Malaka terkait pentingnya mengurusi sampah agar masyarakat bisa membuang sampah pada tempat yang disediakan. ( boni)
