Malaka – Penataan Birokrasi di lingkup Pemkab Malaka selama tiga tahun terakhir dinilai benar-benar gagal .
Kegagalan dalam penataan birokrasi itu ditandai dengan penempatan para pejabat yang tidak sesuai kompetensi dan keahliannya sehingga dalam mengimplementasikan program Bupati dan Wakil Bupati Malaka tidak optimal .
Salah satu kendala terbesar dalam penataan birokrasi di Malaka yakni tidak optimalnya Bagian Organisasi dalam melakukan kajian kebutuhan untuk kepentingan daerah.
Salan satu solusi yang ditawarkan yakni pada tahun 2024 Bagian Organisasi Setda Malaka perlu diintervensi dengan anggaran yang memadai untuk lakukan kajian kebutuhan yang dibutuhkan pemerintah dengan harapan pemerintah bisa lakukan penempatan pejabat sesuai kebutuhan daerah.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Henry Melki Simu mengatakan hal itu disela Rapat Banggar DPRD bersama Pemerintah di ruang Paripurna DPRD Malaka, Jumat ( 8/9-2023)
Dewan Henry mengatakan selama 3 tahun terakhir pemerintah terlena dan tidak lakukan kajian yang baik dalam melakukan penataan birokrasi sehingga mutasi pejabat terkesan asal taruh dan Asal Bapak Senang ( ABS), dampakya kata dia, pekerjaan tidak optimal karena pejabat yang dipercaya tidak mengerti kerja.
Katanya, Penempatan pegawai dan pejabat juga tidak sesuai dengan janji Kampanye SN-KT yakni The Right Man on the right place tetapi terjadi sebaliknya yakni The Wrong Man In The Nice Place. ‘ Itu artinya selama ini pemerintah tidak lakukan kajian dan hanya asal taruh sehingga ada kepincangan dimana-mana”, ujarnya.
Dewan Henry mengatakan kenyataan selama ini pelaksanaan mutasi tidak ada kajian dan terkesan asal taruh tidak sesuai pengalaman dan keahlian ASN sehingga kerja tidak optimal. ” Dimana-mana ada Plt dan satu pejabat merangkap hingga dua atau tiga jabatan sehingga kerja mereka tidak fokus dan hasil akhirnya amburadul serta tidak optimal”, imbuhnya.
” Kita minta melalui Banggar taruh anggaran yang memadai supaya mereka lakukan kajian kebutuhan tenaga di Malaka karena faktanya penempatan Pegawai tidak sesuai keahlian dan banyak plt dimana-mana. Ini tidak sesuai janji Kampenye SN-KT. Terkesan, Siapa yang dekat pimpinan dia yang dapat jabatan”, imbuhnya.
Anggota DPRD dari Partai Hanura, Bernadette Luruk Seran, SP mengatakan sangat mendukung adanya penambahan anggaran untuk Bagian Organisasi guna peningkatan kapasitas aparatur.
Dikatakannya, pada bagian Organisasi perlu diintervensi anggaran untuk Bimtek bagi aparatur sehingga memiliki kemampuan dan kapasitas melakukan kajian kebutuhan tenaga sesuai kewenangan yang dimiliki.
Sekda Malaka, Ferdi Un Muti dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPRD yang memiliki kepedulian untuk peningkatan kualitas aparatur di lingkup Pemkab Malaka.
Dikatakannya, pemerintah secara bertahap tetap melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kualitas aparatur dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada. ( boni) .
