Malaka – Untuk daerah baru seperti Kabupaten Malaka, Pemerintah dikatakan berwibawa bila bisa perhatikan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program pro rakyat.
Dalam keterbatasan anggaran daerah harusnya pemerintah lebih bijak menentukan skala prioritas pembangunan daerah agar rakyat mendapatkan asas manfaat dari program pembangunan.
Bangunan kantor dan gedung mewah belum saatnya dibangun sementara rakyat masih menderita karena kekurangan pangan, air bersih dan kesehatan . Kalau mau jujur, bangunan gedung belum masuk skala prioritas pembangunan daerah karena tidak langsung bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat tetapi hanya mensejahterakan segelintir pejabat yang keseharian memanfaatkan gedung itu. Mereka bisa berkantor manfaatkan gedung mewah tetapi rakyat masih menderita karena kurang mendapatkan perhatian karena kekurangan anggaran.
Solusinya, rakyat Malaka harus pilih pemimpin yang paham urus rakyat sesuai skala prioritas pembangunan, paham urus birokrasi dan paham urus APBD dimana figur itu hanya ada dalam diri SBS-HMS.
Jurkam Partai Hanura Malaka, Bernadette Luruk Seran, SP mengatakan hal itu dalam
Kampanye Terbatas bagi warga tujuh desa Kecamatan Rinhat di Desa Wekmidar, Jumat (25/10-2024).
Dikatakannya, dalam kampanye setiap paslon yang bertarung dalam pilkada Malaka 2024 seharusnya rakyat ditawarkan program-program dan pikiran cerdas untuk membangun Malaka lima tahun kedepan.
” Pemilih Cerdas harus pilih pemimpin cerdas yang bisa urus rakyat melalui berbagai program yang diusung.
Dalam kondisi keterbatasan DAU harusnya pemerintah fokus saja untuk mengurus rakyat terkait kesejahteraannya dan tidak menggunakan dana DAU untuk bangun kantor karena bisa menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Sllahkan saja kalau mau bangun kantor tetapi harus lobi anggaran di Pusat melalui APBN”, ujarnya.
Mantan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Malaka itu mengatakan indikator kemandirian keuangan daerah salah satunya diukur dari Pendapatan / Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
” Bila dibandingkan dua periode kepemipinan di Malaka, sebagai daerah yang baru mekar, Kabupaten Malaka dibawah kepemimpinan SBS sebagai Bupati Perdana Malaka ( 2016-2020) mendongkrak PAD Malaka hingga 53 Miliiar.
Dibandingkan dengan pemerintahan SN-KT ( 2021-2024) PAD Malaka hanya mencapai Rp 30-40 Miliar lebih per tahun dan cenderung ada penurunan
” Dari sini kita nilai dalam kepemimpinan SBS -DA rakyat sejahtera karena ada hasil pertanian yang bisa dongkrak ekonomi daerah. Sementara itu di masa pemerintahan SN-KT PAD dan ekonomi kerakyatan sangat terganggu karena intervensi anggaran sangat rendah. Pacul tanah dimasa SBS alokasi anggaran Rp 4 Miliar lebih dan saat ini di jaman SN-KT hanya dialokasikan anggaran Rp 1 M lebih”, ujarnya.
” Dimasa Pemerintahan SN-KT banyak traktor milik pemerintah tambah rusak karena teknisi tedanya juga ikut dipecat. Alhasil, pemerintah hanya tahu pake traktor tetapi tidak tahu rawat, padahal bila diurus dengan baik bisa membantu petani dan meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pertanian”, tandasnya. ( boni)
