Scroll untuk baca artikel
BeritaBisnisHeadlineNasional

Pemdes Alas Minta Pemprov NTT Bagun Jalan di Fatuhaa – Alas Menuju Sentra Produksi Pertanian di Perbatasan RI-RDTL

377
×

Pemdes Alas Minta Pemprov NTT Bagun Jalan di Fatuhaa – Alas Menuju Sentra Produksi Pertanian di Perbatasan RI-RDTL

Sebarkan artikel ini

Malaka – Pemerintah Desa Alas di Kecamatan Kobalima Timur – Kabupaten Malaka meminta Pemprov NTT melalui Dinas PU Provinsi NTT untuk membangun akses jalan dari Fatuhaa menuju sentra produksi pertanian masyarakat di Perbatasan RI-RDTL di wilayah Desa Alas.

Pembangunan infrastruktur jalan itu sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah perbatasan terutama untuk membantu masyarakat desa perbatasan mengangkut hasil pertanian dan peternakan serta galian C guna percepatan pembangunan warga perbatasan.

Kepala Desa Alas, Anselmus Korandus Ikun Berek,S.kep mengatakan hal itu disela kegiatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Alas – Kecamatan Kobalima Timur – Kabupaten Malaka – Perbatasan RI-RDTL, Sabtu (24/5-2025).

Dikatakannya, memperhatikan perkembangan pembangunan di kawasan perbatasan dan kebutuhan masyarakat desa Alas Saat ini maka kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Jalan sangat penting bagi warga desa Alas.

” Kami sangat membutuhkan akses jalan dari Fatuhaa sepanjang 1,5 km – 3 km menuju daerah batas karena disana potensi pertanian dan peternakan serta galian C ada disana dan selama ini warga sangat sulit untuk akses kesana karena minimnya infrastruktur jalan”, ujarnya.

Dikatakannya, apabila infrastruktur jalan itu dibangun sangat membantu untuk mengembangkan usaha pertanian masyarakat guna menunjang program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI dan Gubernur NTT.

Menjawab Usulan Warga Kadis PU Provinsi NTT, Benny Nahak meminta Kepala Desa Alas bersama jajarannya untuk mengajukan Proposal ke Pemprov agar bisa mendapatkan atensi Pemprov dan Pempus.

Dikatakannya, Kecamatan Kobalima Timur merupakan kawasan Perbatasan negara sehingga bisa diusulkan terkait kebutuhan masyarakat agar dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk bisa diatensi kebutuhan warga di kawasan Perbatasan. ( boni)