Malaka – Pemerintah Kabupaten Malaka harus belajar dari sejarah bahwa membangun kantor menggunakan dana DAU sangat menyusahkan rakyat karena semua urusan yang berkaitan dengan kemakmuran rakyat tersendat.
Siapapun Bupati yang terpilih kelak harus lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat . Kalau mau bangun kantor jangan gunakan dana DAU karena bisa korbankan rakyat kecil seperti saat ini. Kalau mau bangun kantor silahkan gunakan dana Pusat ( DAK), silahkan lobi di Jakarta untuk bangun kantor, rakyat pasti dukung.
Bangunan Kantor Bupati dan Rumah Jabatan dengan dana DAU sangat sangat tidak cerdas karena hanya memakmurkan pejabat sementara rakyat tambah menjerit. Rumah jabatan itu hanya memakmurkan pejabat yang tinggal disana, sementara Kantor Bupati juga hanya dinikmati segelintir pejabat yang keseharian berkantor disana. Sementara rakyat itu kantornya di Kebun, bukan di gedung mewah yang ber AC.
Nai Loro Dirma, Herman Lan Nekin mengatakan hal itu dihadapan para raja dan tua adat serta warga Kecamatan Malaka Timur dalam Pertemuan Terbatas Paslon SBS-HMS di Bo’as – Desa Dirma, Senin (21/10-2024).
Dikatakannya, urusan bangun kantor itu baik dan penting, tetapi rakyat tidak setuju bila bangun Kantor menggunakan Dana DAU yang seharusnya dimanfaatkan untuk urusan kesejahteraan rakyat.
” Kalau mau bangun kantor atau sarana gedung silahkan gunakan dana Pusat ( DAK). Silahkan loby dana Pusat supaya bisa bangun kantor dan gedung”, ujarnya.
” Selama 4 tahun terakhir rakyat susah dan kelaparan karena kekurangan pangan tetapi intervensi pemerintah dibidang pertanian sesuai program swasembada pangan tidak nampak dalam penganggaran. Traktor besar milik pemerintah yang harusnya dioptimakan pemanfaatannya tetapi tidak diurus dengan baik karena ketiadaan anggaran untuk mengoperasikannya. Itu karena tidak paham urus anggaran. Harusnya gunakan dana DAU untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan itu”, imbuhnya.
” Tiga Komoditi yang harusnya bisa membantu masyarakat seperti Beras Nona Malaka, Batar Manek Malaka dan Fore Lakateu hanya papan nama tidak ada kontribusi signifikan bagi masyarakat. Beras Nona Malaka hanya dengar nama tetapi tidak lihat beras di toko-toko. Batar Manekalaka tidak ada di pasaran, harga eceran per kilogram di pasaran 15 ribu/kg. Fore Lakateu tidak ada. Ini sangat susahkan rakyat”, bebernya.
Jurkam Yulius Klau mengatakan sangat kaget dengan kebijakan pemerintah bangun kantor dengan dana DAU.
” Dulu saat kampanye janjinya bangun kantor dengan dana Pusat/Investor tetapi faktanya dengan dana DAU. Ini sumber malapetaka bagi rakyat Malaka, hasil akhirnya rakyat susah dimana-mana, traktor tidak bisa urus karena uang tidak ada”, ujarnya.
” Belajar dari pengalaman tersebut dalam Pilkada Malaka tahun ini kita harus pilih pemimpin yang paham APBD dan mengurus rakyat melalui program yang diusung. Pemimpin itu adalah SBS-HMS karena kedua figur ini miliki integritas, komitmen dan tidak pernah tipu rakyat”, tandasnya.
(boni)
