Radar Malaka, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 pada Selasa, 27 Mei 2025, di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang. Acara ini menjadi langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka secara langsung kegiatan ini dan sekaligus meluncurkan program BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk petani dan nelayan. Program ini disebut sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap kelompok pekerja rentan di sektor informal.
“Musrenbang bukan sekadar forum tahunan, tapi fondasi penting membangun sinergi lintas sektor demi pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Ansar dalam sambutannya.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir dan memberikan paparan strategis, di antaranya Tim Ahli Penasehat Gubernur Kepri Laksamana TNI (Purn) Marsetio, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, dan Deputi Bappenas Maliki. Mereka membedah berbagai isu makro nasional serta peluang Kepri untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan jangka menengah dan panjang.
Kepri Ukir Capaian Positif di 2024
Ansar memaparkan sederet capaian positif Kepri selama tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,02%, menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Sumatera.
Tak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga meningkat menjadi 79,89 poin, tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta. Sementara tingkat kemiskinan turun menjadi 4,78% dan inflasi terkendali di angka 2,09%.
“Ini buah dari kerja keras semua pihak. Tapi kita tidak boleh puas. Masih banyak tantangan ke depan, termasuk ketidakpastian global yang harus kita sikapi dengan kebijakan yang adaptif dan progresif,” tegas Ansar.
Tema Pembangunan 2026: Akselerasi Ekonomi & SDM
Tema pembangunan Kepri Tahun 2026 mengusung semangat akselerasi potensi ekonomi daerah dan penguatan SDM, dengan dukungan kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel.
Tiga prioritas utama pembangunan yang akan digencarkan yaitu:
1. Akselerasi pengelolaan potensi ekonomi maritim dan investasi berkualitas, termasuk sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, pertanian, kelautan, dan UMKM.
2. Peningkatan konektivitas wilayah dan ketahanan infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan, pelabuhan, sistem air bersih (SPAM), transportasi publik, hingga program Kepri Terang.
3. Peningkatan SDM, reformasi birokrasi, dan pelestarian budaya, melalui program beasiswa, digitalisasi layanan publik, hingga insentif untuk perangkat desa dan pelaku seni.
Target Ambisius Kepri 2026
Dengan strategi tersebut, Pemprov Kepri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,33%, PDRB per kapita menyentuh Rp169,22 juta, dan Indeks Modal Manusia (IMM) naik ke level 0,61. Selain itu, tingkat kemiskinan diturunkan ke angka 4,25-4,75%, pengangguran terbuka ditekan ke 6,47%, dan indeks gini diturunkan ke 0,346.
“Kita sadar anggaran terbatas, maka sinergi dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berjalan seirama,” pungkas Ansar.
Turut hadir dalam Musrenbang ini antara lain Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, Ketua TP-PKK Dewi Kumalasari, para anggota DPD RI dapil Kepri, unsur Forkopimda, Bupati/Walikota se-Kepri, serta pimpinan instansi vertikal.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ron
