Radarmalaka.com, Bintan – Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Misni, hadir dalam konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2025 di Hotel Awandari, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan pada Kamis, 15 Februari 2024.
Dalam sambutannya, Misni menjelaskan bahwa RKPD adalah dokumen perencanaan daerah yang rinci dan mencakup kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja, serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat, berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2021-2026.
Saat ini, tahap perencanaan daerah berada pada tahap Rancangan Awal Penyusunan RKPD Tahun 2025, dimulai dengan konsultasi publik provinsi pada tanggal 7 Februari 2024, Forum Perangkat Daerah untuk sinkronisasi perencanaan antara provinsi dan kabupaten/kota, dan dilanjutkan dengan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kepri Tahun 2025 yang direncanakan pada minggu ke-III Maret berikutnya.
Dalam pengembangan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2025, Misni menekankan indikator makro yang telah dicapai Provinsi Kepri pada Tahun 2023. Indikator tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20%, yang melebihi angka nasional 5,02%, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per kapita mencapai 87.967 T, sedangkan PDRB harga berlaku sebesar 154,18 Juta, dan pertumbuhan PDRB terbesar dalam lapangan usaha konstruksi mencapai 11,07%.
Kontribusi terbesar dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi Lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 15,82%.
“Tingkat inflasi Provinsi Kepri hanya sebesar 2,76%, lebih rendah dari nasional. Salah satu indikator lainnya, Gini Ratio sebesar 0,340, masih dalam kategori rendah meskipun mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir,” ungkap Misni.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 0,6 poin atau 0,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 77,11 dan IPM Kepri mencapai angka 79,8 berdasarkan Survey Penduduk (SP 2020).
Kemiskinan juga cenderung menurun dengan capaian 5,69% dan pengeluaran per kapita mencapai 14.998 juta rupiah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun sebesar 1,43 persen dari Agustus 2022 menjadi 6,80% pada Agustus 2023.
Dalam paparannya, Misni menegaskan bahwa tema pembangunan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2025 adalah Optimasi Potensi Sumber Daya Alam (SDA) secara Berkelanjutan.
Prioritas pembangunan terdiri dari tiga aspek, yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya, serta pembangunan infrastruktur wilayah.
Untuk prioritas optimalisasi potensi perekonomian daerah, pemerintah mencanangkan peningkatan PDRB, pengoptimalan kualitas perekonomian, peningkatan pembangunan sektor pariwisata, dan penurunan angka kemiskinan.
Prioritas pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya diupayakan melalui meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mutu serta akses layanan pendidikan, kualitas hidup perempuan dan anak, pelestarian budaya Melayu, serta pengoptimalan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Untuk prioritas pembangunan infrastruktur wilayah, dicapai dengan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan pesisir dan antar pulau,” kata Misni.
Misni mengakhiri paparannya dengan mengungkapkan kontribusi Bintan yang cukup besar terhadap kinerja Provinsi Kepri di tahun 2025 mendatang.
Hal ini terlihat dari penetapan target sasaran pembangunan wilayah kabupaten/kota, di mana Bintan diharapkan dapat memberikan sumbangan sebesar 4,88% dari sisi pertumbuhan ekonomi, 6,16% untuk penduduk miskin, 7,9% (2023=5,43) untuk TPT, dan 76,09 untuk IPM.
Editor: Budi Adriansyah
Sumber: Barenlitbang Kepri
