Radarmalaka.com, Tanjungpinang – Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Misni, menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Daerah Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 Bidang Kesetaraan Gender.
Acara tersebut diadakan di Balairung Wan Seri Beni, Pusat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepri, Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Kota Tanjungpinang pada Jumat, 26 April 2024.
Misni mengatakan bahwa kesetaraan gender adalah prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) yang menuntut perlakuan yang sama dan adil bagi semua orang, tanpa memandang jenis kelamin.
Akan tetapi, hal ini masih menjadi isu yang kompleks dan sulit diwujudkan di banyak negara, termasuk Indonesia.
Perempuan sering mengalami diskriminasi dan kekerasan dan menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan dan kesempatan kerja yang setara dengan pria.
“Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” kata Misni.
Misni juga memaparkan capaian Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kepri tahun 2022, yaitu sebesar 93,50 persen, yang sudah berada di atas rata-rata nasional yaitu 91,08 persen.
Namun, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepri tahun 2022 hanya mencapai 59,05 persen, yang masih jauh di bawah IDG nasional sebesar 76,59 persen.
Melalui FGD tersebut, Misni berharap untuk mendapatkan informasi, masukan, dan gambaran yang terjadi di lapangan sebagai input dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah nasional.
Kebijakan ini akan menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD).
Acara tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat, di antaranya Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda Dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Qurrota Ayun, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota, Perwakilan DPRD Provinsi Dan Kabupaten Kota, Perwakilan Kantor/Lembaga Vertikal dan Lembaga Organisasi Masyarakat se-Provinsi Kepri, Kepala Pusat Studi Gender Dan Anak (STAIN) Sultan Abdurrahman Provinsi Kepri, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aisyiyah Provinsi Kepri, Ketua Lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Provinsi Kepri, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Nur Aisyah Fatmasari, dan staf Barenlitbang Kepri.
Editor: Budi Adriansyah
Sumber: Barenlitbang Kepri