Abstraksi
Negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan berbagai keragaman etnis, agama, ras, dan budaya. Namun di satu sisi, dari keragaman yang ada tentu akan membuat Indonesia juga rentan dalam menghadapi tantangan dari gerakan separatisme yang didorong oleh perbedaan identitas.
Identitas dalam gerakan separatisme melibatkan upaya untuk mempertahankan atau mendapatkan pengakuan atas identitas budaya, hak politik, dan otonomi yang lebih besar bagi kelompok-kelompok tertentu.
Para pemimpin gerakan separatisme seringkali memanfaatkan narasi identitas untuk memobilisasi massa dan mencapai tujuan pemisahan diri.
Artikel ini juga menyoroti kompleksitas dan tantangan yang muncul terkait perjuangan identitas dalam gerakan separatisme. Konflik antara identitas lokal dan nasional, ketegangan antar kelompok, serta upaya pemulihan identitas yang terancam oleh dominasi budaya atau politik menjadi suatu persoalan yang harus dihadapi.
Penulis menekankan perlunya dialog dan pemahaman yang lebih baik di antara pihak-pihak yang terlibat agar dapat dicapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
Selanjutnya, artikel ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab gerakan separatisme, seperti aspek sosial, psikologis, ideologis, ekonomi, dan politik.
Dampak globalisasi pada gerakan separatisme juga dibahas, khususnya terkait stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional.
Artikel ini menekankan pentingnya upaya pemerintah untuk mencari akar permasalahan dan mengembangkan strategi komprehensif dalam menangani isu separatisme, guna mempromosikan persatuan, keadilan, dan keamanan di dalam negara.
Kata kunci : perjuangan identitas, gerakan separatisme, faktor penyebab, dampak separatisme, upaya mengatasi separatisme
Pendahuluan
Indonesia adalah salah satu negara dengan julukan negara kepulauan terbesar di dunia. Julukan itu bisa dilihat dari banyaknya pulau yang terbentang luas di seluruh wilayah Indonesia. Demikian banyaknya pulau, maka tidak mengherankan apabila ada pulau yang belum diberi nama. Artinya bahwa Indonesia memiliki banyak pulau .
Selain terkenal karena banyaknya pulau, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai aneka ragam kebudayaan, ras, agama, suku, etnis, dan lain sebagainya. Dari keragaman itu, tentu masing-masing punya tujuan yang berbeda-beda dengan yang lain. Ada yang memiliki tujuan yang baik yaitu melakukan hal-hal baik demi kesejahteraan dalam hidup bersama sebagai satu negara yang utuh, namun ada juga yang memiliki tujuan yang berbeda yaitu ingin hidup sendiri dalam satu perkumpulan karena berbagai alasan yang melatarbelakanginya.
Seperti penyaluran bantuan yang kurang merata kepada mereka yang berada di pedalaman atau yang berada di pelosok sehingga timbul dalam diri mereka keinginan untuk memisahkan diri karena dianaktirikan. Mereka lebih memilih hidup sendiri atau terpisah dari negara itu dengan usaha yang dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan mereka sekalipun belum maksimal.
Inilah kemerosotan ekonomi yang terjadi pada masa itu yang menyebabkan macetnya penyaluran sandang pangan kepada masyarakat. Contohnya seperti OPM, GAM, dan lain sebagainya.
Hal ini juga terjadi karena pemerintah keliru dan tidak memenuhi hak-hak rakyatnya dengan baik atau hak mereka dilanggar dan dikebiri oleh rezim dzalim yang absolut, sehingga mereka pun berhak untuk membentuk pemerintahan sendiri dan bisa mencapai hal-hal yang mereka impikan .
Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, agama, dan budaya yang berbeda . Dari berbagai keanekaragaman yang ada, tentu masing-masing kelompok memiliki arah dan tujuan yang berbeda-beda. Namun dalam berbagai perbedaan itu, diharapkan agar setiap individu harus mampu untuk menyesuaikan diri untuk tetap hidup dalam kebersamaan dengan yang lain agar bisa tercipta kerukunan dan keharmonisan sekalipun hidup dengan berbagai latar belakang yang berbeda.
Maka di sini pemerintah perlu untuk mengambil langkah yang tepat dalam menangani persoalan itu agar tidak terjadi perpecahan dalam negara Indonesia melainkan tetap bersatu padu seperti makna dari semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yaitu “biarpun, berbeda-beda tapi tetap satu” karena dengan semangat proklamasi saat kemerdekaan, Indonesia ingin berdiri sendiri di atas fondasi semangat persatuan dan kesatuan sehingga mampu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur .
Maka di sini langkah yang perlu di ambil pemerintah adalah dengan memasukan nilai-nilai pancasila dalam materi bahan ajar di sekolah pada sistem pendidikan nasional karena tujuan dari Pendidikan Pancasila terkandung dalam tujuan Pendidikan Nasional, yaitu: meningkatkan manusia yang berkualitas, berimtaq, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggungjawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani, serta harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakwanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa depan .
Meskipun demikian, di satu sisi akan Indonesia juga akan rentan terkena masalah seperti konflik ataupun perselisihan lainnya karena masing-masing tentu memiliki arah dan tujuan yang berbeda-beda satu sama lain di mana masing-masing kelompok akan mempertahankan eksistensinya agar tidak diambil oleh kelompok lain dan inilah yang dilakukan oleh masyarakat di Papua.
Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini, tentu memiliki alasan yang mendasar terkait penyebabnya. Konflik yang sering terjadi dalam masyarakat dengan berbagai keanekaragaman, tentu memiliki kepentingan tersendiri yaitu kepentingan politik. Alasan inilah yang sering menimbulkan konflik dalam Indonesia saat pesta demokrasi dilangsungkan di mana ketika salah satu calon menyebarkan berita-berita hoax yang memuat tentang agama, ras budaya, dan etnis.
Dalam perkembangannya, muncul istilah yang disebut politik identitas yang dipakai oleh para calon yang hendak mencalonkan diri mereka untuk menjadi tokoh publik. Mereka menggunakan situasi itu untuk mengambil keuntungan secara pribadi dengan mengorbankan segala keanekaragaman yang ada dalam negaranya sendiri. Hal inilah yang membuat segala keanekaragaman yang awalnya sudah bersatu padu, kini harus terpecah belah karena orang-orang yang haus akan kekuasaan.
Sistem politik ini juga sudah mulai berkembang dan beredar pada khalayak umum khususnya dalam kalangan masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam keanekaragaman dengan mencantumkan di dalamnya suku, ras, agama, etnis, dan kebudayaan dengan maksud untuk mencemarkan nama baik atau menjatuhkan martabat lawan di hadapan publik. Di sini tentu akan timbul konflik antar etnis dan bahkan bisa merujuk pada gerakan pemberontakan terhadap pemerintah karena tidak ada kebijakan yang diambil untuk menghukum orang yang telah mencemarkan nama baik orang lain di hadapan publik, sehingga pada akhirnya gerakan itu merujuk pada apa yang dinamakan dengan gerakan separatis karena merasa diabaikan dan tentu masing-masing orang berusaha untuk menjaga nama baiknya di hadapan publik agar tidak dirusak oleh pihak lain.
Pembahasan
Definisi Perjuangan identitas dan Gerakan Separatisme
secara harafiah identitas adalah ciri-ciri, jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain . Jika dikaitkan dengan perjuangan identitas, maka itu adalah sebuah proses di mana seseorang sedang dalam tahap atau proses untuk mencari dan memahami jati diri mereka secara lebih dalam, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan aspek-aspek lain yang menjadikan mereka sebagai individu agar mereka bisa mengetahui suatu hal yang memang belum mereka ketahui secara baik dan benar. Artinya bahwa dalam diri mereka masih ada keragu-raguan dengan dirinya sendiri, sehingga membuat mereka harus berusaha agar bisa yakin akan dirinya sendiri untuk bisa menemukan apa keunikan yang ada dalam diri mereka. Hal ini tentu akan menjadi suatu tantangan besar yang harus mereka hadapi.
Dalam usaha pencarian identitas itu, tentu mereka akan diahadapkan dengan suatu persoalan yang tidak mungkin mereka hindari entah itu persoalan yang datang dari dalam maupun persoalan yang datang dari luar. Sekalipun itu adalah suatu persoalan yang nantinya akan mereka hadapi, namun dalam diri mereka pasti ada keinginan untuk mencari tahu tentang identitas mereka, sehingga mereka pun akan berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri mereka yang sebenarnya.
Separatisme adalah upaya untuk memisahkan diri dari suatu negara atau kelompok yang tentunya akan menimbulkan perpecahan . Perpecahan itu tentu ada alasan yang mendasarinya sehingga mereka pun berusaha dan bekerjasama dalam suatu kelompok tertentu untuk berdiri sendiri dalam suatu negara. Gerakan ini muncul karena ada perasaan ketidakpuasan dari suatu pihak terkait atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu negara yang dinilai tidak merakyat.
Jika ditinjau kembali dalam sejarah, gerakan ini sudah ada sejak Indonesia berdiri sendiri sebagai satu negara kesatuan yang utuh karena pada masa setelah Indonesia merdeka, ada kelompok tertentu yang yang merasa tidak puas dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dinilai hanya sepihak dalam mengambil sehingga mereka pun melakukan gerakan pemberontakan sebagai tanda penolakan mereka terhadap pemerintah.
Gerakan pemberontakan yang dilakukan itu menimbulkan banyak penumpahan darah dalam hal ini membunuh para pejabat yang memegang jabatan tertinggi dalam negara karena merekalah yang berkuasa pada masa itu.
Salah satunya yaitu gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Meskipun telah dilakukan upaya oleh pemerintah Indonesia melalui dialog dan pembangunan daerah, gerakan ini tetap aktif sampai sekarang.
9 faktor penyebab.
Peran Identitas Dalam Gerakan Separatisme
Peran identitas dalam gerakan separatisme sebenarnya mau menunjukkan terkait bagaimana identitas kelompok seperti agama, ras, etnis, suku, dan budaya dapat memberi suatu rangsangan atau dorongan dalam anggota yang berada dalam kelompok itu untuk melakukan suatu gerakan untuk memisahkan diri dari negara tersebut dengan berbagai alasan.
Identitas sering disebut menyimpang dari prinsip persatuan dan kesatuan, ia digunakan sebagai alat politik untuk memenangkan suara dalam pemilu, menggalang dukungan massa, dan mencapai tujuan politik pemisahan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia karena berbicara soal suatu kelompok atau suatu perkumpulan, tentu di dalamnya terdapat tali persaudaraan yang terbilang erat dan sulit untuk dipisahkan. Juga di dalamnya terdapat tingkat solidaritas yang tinggi sehingga memudahkan mereka untuk selalu bekerjasama dalam melakukan sesuatu sekalipun itu adalah tindakan yang bertentangan dengan hidup kebersamaan.
Ditinjau dari segi politik, Politik identitas di Indonesia sering kali berasal dari rasa ketidakadilan dan perbedaan hak yang dirasakan oleh kelompok atau golongan sosial tertentu. Ketidakpuasan terhadap perlakuan yang tidak adil dalam masyarakat dapat memicu munculnya politik identitas sebagai usaha untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok tersebut.
Hal inilah yang menjadi penyebab dari gerakan separatisme itu sendiri dan membentuk hidup mereka sesuai identitas diri dalam kelompok tersebut.
Di satu sisi, identitas juga dapat memberikan alasan untuk menuntut otonomi budaya ataupun budaya yang besar.
Alasan mereka melakukan perlawanan, juga karena ingin melindungi bahasa, tradisi, maupun kepercayaan yang mereka anggap penting untuk dihidupi sampai kapanpun karena itu adalah warisan yang harus mereka jaga. Dari hal-hal seperti itulah mereka bisa dikenal oleh khalayak publik sekalipun di satu sisi, itu adalah tindakan yang dianggap menyimpang. Selain itu, identitas juga dinilai dapat menumbuhkan semangat persatuan dan rasa bangga dalam kelompok itu sendiri. Namun perlu untuk dipahami bahwa identitas bukanlah tolak ukur dari timbulnya gerakan separatis itu sendiri, melainkan ada begitu banyak hal yang menjadi faktor penyebab gerakan separatis itu muncul.
Faktor Penyebab Gerakan Separatisme
Gerakan separatis yang dilakukan itu bukanlah suatu gerakan tanpa sebab, melainkan gerakan ini muncul karena berbagai alasan yang menjadi penyebabnya. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :
1. Aspek Sosial
Perbedaan dalam pengangkatan pejabat pemerintah lokal yang diambil dari kepala suku berbeda dengan daerah Jawa yang mengangkat dari kalangan raja. Hal ini menyebabkan jika ada pemberontakan maka berpengaruh terhadap suku serta keadaan yang mengkhawatirkan kepala suku harus berada pada titik tengah.
2. Aspek psikologis
Pemikiran yang hanya dikontrol menggunakan emosi menjadikan ini sebagai salah satu penyebab pemberontakan yang dilakukan oleh OPM. Kurangnya pendidikan bahkan tidak adanya pendidikan bagi rakyat pesisir pantai dan hutan pedalaman menjadikan mereka sebagai sasaran empuk untuk dipengaruhi, pemikiran yang primitif tentu saja mudah terbawa emosi dibandingkan dengan memikirkan suatu masalah secara kritis.
3. Aspek ideologis
Tumbuhnya suatu kepercayaan dikalangan masyarakat Papua tentang kepercayaan pada seorang pemimpin besar sebagai raja yang adil yang mampu menjadikan hidup mereka jauh lebih baik, makmur dan sejahtera adalah salah satu penyebab terjadinya pemberontakan.
4. Aspek ekonomi
Kemerosotan ekonomi Indonesia pada saat itu menyebabkan macetnya penyaluran sandang pangan kepada masyarakat yang berada di Papua, juga tindakan para petugas Indonesia yang justru malah memborong kebutuhan pangan yang ada di toko lalu mendagangkannya di daerah Papua. Mengakibatkan kekurangannya sandang pangan pada masyarakat Papua yang sejatinya tidak pernah mereka alami selama era kolonial.
5. Aspek politik
Kekecewaan terhadap janji dari pemerintah Belanda yang bertujuan mendirikan suatu negara (boneka) Papua setelah lepas dari negara Indonesia. sebagian dari pribumi Papua yang pro terhadap Belanda berharap akan kedudukan yang sesuai di Negara Papua tersebut. Namun janji tersebut tak dapat terealisasi karena Irian Jaya harus diserahkan kepada Indonesia untuk memenuhi perjanjian yang sudah dibuat .
Dampak Globalisasi Pada Gerakan Separatisme
Dampak dari gerakan separatisme ini tentu sangat beragam dan kompleks dalam suatu negara yang yang mengalami hal ini. Namun sejatinya masyarakat tentu menginginkan kesejahteraan dalam hidup tanpa ada gangguan yang menjadi ancaman tersendiri bagi mereka. Meskipun gerakan separatisme hanya dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu wilayah, namun gerakan ini punya pengaruh yang besar dalam suatu negara karena akan berpengaruh terhadap segala hal yang telah dibentuk dengan maksud untuk menyatukan segala perbedaan yang ada. Dampak dari gerakan separatisme ini bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan seperti kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.
Secara politik, gerakan separatisme sendiri akan berdampak pada perpecahan yang ditimbulkan oleh pemerintah pusat dan kelompok tertentu yang hendak melakukan separatisme itu sendiri. Apabila hal ini terjadi, maka sudah pasti akan berdampak buruk terhadap keutuhan dan stabilitas yang telah dirintis oleh suatu negara dari masa ke masa.
Dari segi ekonomi, gerakan separatisme dapat merusak stabilitaas ekonomi dalam suatu negara. Contohnya seperti para pengusaha asing yang berinvestasi dalam negara itu tentu akan mengalami penurunan dan berujung pada kerugian, perdagangan internasional dengan negara lain akan terhambat, dan segala pembangunan yang telah dilaksanakan dalam negara akan terhambat atau bisa tertunda karena pemerintah harus memfokuskan perhatian mereka pada persoalan itu sebelum pada akhirnya membawa dampak yang besar terhadap keutuhan suatu negara.
Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Gerakan Separatisme
Sejauh ini, dalam negara Indonesia masih terdapat banyak tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada pihak lain dengan berbagai alasan. Ini mau menunjukkan bahwa segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini belum maksimal. Salah satu upaya yang telah di lakukan adalah Pembentukan Satuan Tugas, dimana pembentukan ini dinilai masih kurang optimal menumpas KSTP. Namun setidaknya berdampak langsung dan mampu meredam serta meminimalisir aksi Terorisme yang terjadi di wilayah Papua . Upaya pemerintah dinilai belum maksimal karena masih ada pihak-pihak tertentu yang punya keinginan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia dengan memanfaatkan kelonggaran pemerintah dalam menjalakan fungsinya. Hal ini didasarkan pada persoalan yang mereka alami dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena pemerintah dinilai tidak adil dalam memenuhi hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan.
Salah satu contohnya adalah kebijakan Raskin, bantuan beras miskin yang merupakan kebijakan pusat dengan melihat Jawa sebagai sentral, di mana selain makanan pokok masyarakatnya adalah nasi, mereka juga memiliki sawah dan bercocok tanam padi. Kebijakan ini diberlakukan sama di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Papua, yang penduduknya memiliki makanan pokok sagu dan ubi. Kebijakan bantuan beras miskin ini secara tidak langsung juga meminggirkan atau menghancurkan budaya dan identitas OAP melalui pengalihan makanan pokok . Maka di sini pemerintah perlu mendalami masalah yang sedang dialami oleh masyarakatnya untuk mengetahui dan mencari akar permasalahan yang menjadi pemicu gerakan separatisme itu bisa muncul dan sulit untuk diatasi hingga saat ini bisa dilihat dalam gerakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua atau yang lebih dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Maksud dari mencari akar permasalahan di sini adalah untuk menemukan penyebab utama dari gerakan separatisme dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
Proses mencari akar permasalahan melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan historis yang mempengaruhi munculnya gerakan separatisme. Hal ini meliputi pemahaman terhadap ketidakpuasan, ketimpangan, aspirasi politik, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan masalah-masalah lain yang menjadi penyebab gerakan separatisme.
Dengan mencari akar permasalahan, pemerintah dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk menangani gerakan separatisme. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dapat melibatkan dialog, negosiasi, rekonsiliasi, reformasi politik, pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk mengatasi penyebab utama gerakan separatisme. Mencari akar permasalahan merupakan langkah penting dalam penanganan kasus separatisme, karena dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor penyebabnya, pemerintah dapat menemukan solusi yang berkelanjutan dan mempromosikan persatuan, keadilan, dan keamanan nasional kepada semua orang, sehingga mereka dapat memahami bahwa pentingnya hidup rukun dan damai sekalipun hidup dengan latar belakang yang berbeda atau dengan segala keragaman yang dimilki karena mereka hidup dalam satu ruang lingkup yang sama.
Kesimpulan
Gerakan separatisme adalah gerakan politik atau sosial yang bertujuan untuk memisahkan suatu wilayah atau kelompok dari negara atau entitas yang lebih besar.
Gerakan ini sering kali dipicu oleh perbedaan identitas, seperti perbedaan budaya, etnis, agama, atau bahasa. Ini mengungkapkan bahwa perjuangan identitas dalam gerakan separatisme dapat melibatkan berbagai aspek, seperti perjuangan untuk pengakuan identitas budaya yang unik, hak-hak politik yang setara, atau otonomi yang lebih besar.
Para pemimpin gerakan separatisme sering kali menggunakan narasi identitas untuk memobilisasi massa dan mendapatkan dukungan untuk tujuan mereka. Namun, yang menjadi tantangan dan konflik yang muncul dalam gerakan separatisme terkait dengan perjuangan identitas.
Beberapa masalah yang muncul adalah konflik antara identitas lokal dan nasional, ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda, dan upaya pemulihan identitas yang terancam oleh dominasi budaya atau politik.
Perjuangan identitas dalam gerakan separatisme adalah fenomena kompleks yang melibatkan banyak faktor politik, sosial, dan budaya. Meskipun gerakan ini dapat memberikan wadah bagi kelompok-kelompok untuk mengekspresikan identitas mereka, perlu ada dialog dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
Maka di sini pemerintah harus hadir sebagai mediator untuk mengatasi persoalan itu agar tidak terjadi ketimpangan yang terus terjadi hingga pada akhirnya merujuk pada gerakan separatisme atau gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara karena di satu sisi, manusia sangat mendambakan kehidupan yang aman dan damai dengan sistem perekonomian yang lancar.
Semua ini kembali pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila kebijakan yang diambil dapat dirasakan oleh semua pihak baik dalam kota maupun yang berada di pelosok, tentu masyarakatnya pun akan hidup rukun dan damai tanpa ada tindakan-tindakan menyimpang yang merugikan banyak orang.
Namun sebaliknya, jika kebijakan yang diambil hanya sepihak atau hanya disalurkan untuk pihak-pihak tertentu saja, maka di sinilah awal mula dari gerakan untuk memberontak melawan pemerintah hingga pada akhirnya berujung pada gerakan separatis karena mereka merasa dianaktirikan dan mereka ingin pisah dari negara dengan segala risiko yang ada. Namun yang terpenting bagi mereka adalah keadilan sekalipun masih terdapat banyak kekurangan dalam kehidupan mereka.
Daftar Pustaka
Ani, Soya, Prasetyo Rudy, Sutanto Fauzia, dan Gustarina Cempaka. “Terminologi Terorisme Papua Barat dan Strategi Penanganannya” 8, no. 1 (2024): 239–47.
Fitri Lintang, Fitri Lintang, dan Fatma Ulfatun Najicha. “Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia.” Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 11, no. 1 (2022): 79–85.
https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7469.
Hasan, Halili, dan Zain Nugroho. “Menuju Papua Damai dengan Pendekatan Pembangunan Inklusif.”
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 2022, 56–66.
https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5973.56-66.
Khoirunnisa, Khoirunnisa. “Pemilu Dan Politik Identitas: Dilema Antara Kebangsaan Dan Keagamaan.” Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional 9, no. 1 (2023): 36–54.
https://doi.org/10.52447/polinter.v9i1.6999.
Nurafifah, Wulan, dan Dinie Anggraeni Dewi. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.” De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1, no. 4 (2021): 98–104.
https://doi.org/10.56393/decive.v1i4.227.
Rachmadillah, Mohamad Rifky. “Peran Komunikasi Antarbudaya Terhadap Keberagaman Dan Gerakan Separatisme Di Indonesia.” Perspektif 1, no. 2 (2021): 203–15.
https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.33.
Shakespeare, William. “2 (1.2).” The New Oxford Shakespeare: Critical Reference Edition, Vol. 2, 2017, 3264–68.
https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00208803.
Shofa, Abd Mu’id Aris. “Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila.” JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) 1, no. 1 (2016): 34–41.
http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/302.
Yunani. “Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau.” Tinjauan Sejarah Terhadap Pulau-pulau Di Indonesia 05 (2013): 125–29.
Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. “済無No Title No Title No Title.” Jurnal Ilmu Pendidikan 7, no. 2 (2020): 809–20.
https://www.gramedia.com/literasi/identitas-nasional/, diakses pada 22 April 2024, pukul 20.08
https://www.detik.com/bali/berita/d-6562426/separatisme-adalah-penyebab-dampak-cara-mengatasi-dan-contoh, diakses pada 22 April, pukul 20.17 (****)
