Radar Malaka, Pekanbaru – Komitmen Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus tersalurkan melalui langkah-langkah strategis yang diambil.
Salah satu tindakan terbaru yang diambil adalah peningkatan pagu subsidi sebesar Rp400 juta melalui Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), dengan target melayani 100 nasabah hingga akhir Desember 2024.
Langkah ini dipertegas dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kepri dan BRK Syariah terkait layanan perbankan dan pembiayaan UMKM dengan subsidi margin.
Acara tersebut berlangsung di Ruang Sharia Digital Center, Menara Dang Merdu BRK Syariah, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Senin, 16 Desember 2024.
Dalam acara tersebut, hadir sejumlah pimpinan BRK Syariah, di antaranya Direktur Dana dan Jasa MA Suharto, Direktur Pembiayaan Helwin Yunus, serta Direktur Operasional Said Syamsuri. Turut hadir pula Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, Riki Rionaldi, dan Kepala BKAD Provinsi Kepri Venny Meitaria.
Ansar dalam pidatonya menegaskan bahwa program pembiayaan tanpa margin ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kepri untuk memastikan perkembangan UMKM terjaga, terutama setelah pandemi Covid-19.
Program ini telah berlangsung selama tiga tahun yang memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan hingga Rp40 juta (sebelumnya maksimal Rp20 juta) tanpa margin, karena subsidi sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Program ini tidak hanya mempermudah akses pembiayaan, tapi juga dilengkapi dengan pembinaan oleh BRK Syariah dan OPD terkait. Karena minat masyarakat yang tinggi, kami memutuskan untuk menambah pagu subsidi agar lebih banyak UMKM terbantu,” sebut Ansar.
Selain itu, Ansar juga menyoroti dukungan Pemerintah Provinsi Kepri dalam meningkatkan ekspor produk UMKM, termasuk penyediaan alat sterilisasi senilai Rp1,6 miliar untuk meningkatkan daya tahan produk UMKM.
Langkah ini telah membantu produk UMKM di Kota Batam, seperti makanan kaleng, bertahan lebih dari satu tahun, sehingga mampu menembus pasar internasional, termasuk Singapura, Johor, Turki, dan negara lain.
“Bersama Batam sebagai proyek percontohan, sebagai kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas ekspor tanpa pajak, kami akan memperluas program sterilisasi ini ke daerah lain di Kepri,” tambah Ansar.
Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, MA Suharto, menjelaskan bahwa sejak 2021, telah disalurkan pembiayaan sebesar Rp30,4 miliar kepada pelaku UMKM di Kepri.
Dengan tambahan subsidi sebesar Rp400 juta yang baru disepakati, estimasi pembiayaan hingga Desember 2024 dapat mencapai Rp3,8 miliar untuk 100 nasabah baru.
“Sambutan peningkatan subsidi ini tentu menjadi berita baik bagi pelaku UMKM. Kami berharap, melalui kerjasama ini, UMKM di Kepri semakin maju dan bersaing,” ungkap Suharto.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri, Riki Rionaldi, menambahkan bahwa sejak 2021, lebih dari 1.398 pelaku UMKM telah mendapat manfaat dari program ini.
Program ini didukung dengan pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM di seluruh kabupaten/kota di Kepri.
Juga ada rencana intervensi untuk 3.600 pelaku UMKM pada 2025 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp13,5 miliar yang didukung oleh Kementerian UMKM.
“Dengan berbagai usaha ini, kami berharap UMKM di Kepri tak hanya maju, tapi juga memiliki fokus kuat pada ekspor. Pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan,” tutup Riki.
Program pembiayaan tanpa margin dan dukungan ekspor ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Kepri, BRK Syariah, dan pelaku UMKM untuk mewujudkan ekonomi inklusif dan bersaing global.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ron
