Radar Malaka, Tanjungpinang – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rilis Berita Resmi Statistik yang membahas indikator ekonomi makro, termasuk inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), pertumbuhan pariwisata, serta transportasi, pada Kamis, 2 Januari 2025.
Acara tersebut berlangsung di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang dan dipimpin oleh Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, yang dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Margaretha menjelaskan bahwa inflasi di Provinsi Kepri pada Desember 2024 mencapai 0,68% secara bulanan, dipicu oleh kenaikan harga komoditas seperti cabai merah, santan segar, dan telur ayam ras.
Secara tahunan, tingkat inflasi Kepri mencapai 2,09%, yang masih berada dalam rentang aman sesuai dengan target nasional sebesar 2,5% ±1%.
“Kami mencatat bahwa pengendalian inflasi di Kepri cukup efektif sepanjang tahun 2024 berkat kerja sama antara pemerintah daerah, OPD, dan sektor swasta,” paparnya.
Margaretha juga mengungkapkan bahwa NTP pada Desember 2024 mencapai 104,63, naik 0,87% dibanding bulan sebelumnya.
“Kenaikan ini menunjukkan peningkatan pendapatan petani, terutama di subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 2,28%,” tambahnya.
Dalam sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada November 2024 mencapai 138.873 orang, meningkat 5,84% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan, dari Januari hingga November 2024, Kepri menerima 1.471.449 kunjungan wisman, dengan mayoritas berasal dari Singapura (50,6%) dan Malaysia (20,9%).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengapresiasi laporan komprehensif yang disampaikan oleh BPS Kepri. Ansar menekankan pentingnya data statistik sebagai dasar bagi kebijakan strategis pemerintah.
“Data statistik bukan sekadar informasi, tetapi harus menjadi instrumen evaluasi bagi setiap OPD untuk merumuskan kebijakan yang tepat,” tegasnya.
Ansar juga menyoroti kesuksesan Kepri dalam menjaga stabilitas inflasi pada angka 2,09%, yang masih dalam batas yang aman.
“Stabilitas inflasi penting karena berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, namun jika inflasi tak terkendali, daya beli masyarakat akan terkikis,” ujarnya.
Keberhasilan ini tak lepas dari beragam kebijakan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Salah satu kebijakan yang memberikan dampak penting adalah program pemberian SPP dan paket seragam gratis untuk siswa, yang berhasil mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat.
Program ketahanan pangan dan hemat pangan juga menjadi langkah vital dalam menjaga stabilitas harga komoditas pokok seperti cabai dan beras.
Mulai tahun 2025, Pemprov Kepri juga meluncurkan program pemberian iuran BPJS bagi petani setelah sebelumnya diperuntukkan bagi nelayan, serta menguatkan layanan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan perlindungan sosial, melainkan juga mendorong kesejahteraan petani dan nelayan, sehingga Nilai Tukar Petani tetap stabil di atas 100.
Terkait sektor pariwisata, Ansar menyatakan optimisme terhadap pemulihan industri ini pasca pandemi.
“Kita perlu bekerja keras agar jumlah kunjungan wisatawan bisa pulih seperti pada tahun 2019 yang hampir mencapai 2,86 juta kunjungan. Ini adalah target yang harus kita capai bersama,” tegasnya.
Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Ansar yakin Kepri akan terus berkembang menjadi provinsi yang kompetitif dan sejahtera.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Jlu
