Malaka – Bakal Calon Wakil Bupati Malaka, Henry Melki Simu ( HMS) memastikan tidak akan konflik dengan Bakal Calon Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran ( SBS) bila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malaka dalam Pilkada Malaka 2024.
HMS memastikan konflik itu tidak akan terjadi karena masing-masing tahu tupoksi dan kewenangannya sesuai tatanan Hukum Administrasi Negara dan Undang- Undang yang berlaku.
Jadi tidak usah goreng isu seolah-oleh SBS-HMS itu sama-sama orang keras sehingga rentan terhadap konflik karena SBS-HMS itu orang cerdas dan pintar yang mengetahui tupoksi sesuai kewenangan yang dimiliki.
Henry Melki Simu mengatakan hal itu disela acara rapat perdana Tim Pemenangan Paslon SBS- HMS Tingkat Kabupaten Malaka di Hatimuk – Malaka- Provinsi NTT, Rabu (26/6-2024).
Dikatakannya, tim Pemenang Paslon SBS-HMS yang berada di Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun yang menyebar di 12 Kecamatan di Malaka harus mewaspadai isu-isu miring yang sengaja dihembuskan lawan politik untuk memecah belah masyarakat.
” Kalau mau jujur, Wakil Bupati itu memang tidak ada kuasa seperti yang diatur dalam Undang-Undang dan Hukum Tata Negara tetapi ada penugasan-penugasan yang harus dikerjakan seorang wakil Bupati. Yang pasti, seorang wakil Bupati memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan, disampinng membantu tugas-tugas Bupati yang didelegasikan”, ujarnya.
” Jadi tidak usah kawatir dan tidak perlu gubris isu-isu miring yang sengaja dihembuskan untuk memecah belah rakyat. Abaikan saja isu-isu murahan seperti itu dan fokus saja untuk menangkan SBS-HMS dalam pilkada mendatang”, bebernya.
HMS mengatakan dirinya sangat senang mendampingi SBS dalam perhelatan Pilkada Malaka tahun ini.
” SBS itu birokrat senior dan kawakan di Provinsi NTT sehingga tidak perlu diragukan. Dari paslon yang maju dalam Pilkada tahun ini saya bisa pastikan hanya figur SBS yang benar-benar paham tentang birokrasi dan Postur APBD sehingga rakyat Malaka jangan ragukan seorang SBS untuk mengurus rakyat”, imbuhnya.
Bakal Calon Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran ( SBS) dalam kesempatan yang sama mengatakan Bupati dan Wakil Bupati itu berada dalam satu kotak namun peran dan tugasnya berbeda karena ada rujukan sesuai UU Pemerintahan Daerah dimana diatur tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
” Tidak usah diplintir karena kami akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku”, ujarnya.
Dikatakannya, sebagai Kadis yang pernah bertugas di Kabupaten dan Provinsi dalam melaksanakan tugas di perangkat daerah tersebut ada Sekertaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi, dan pendelegasiaan wewenangnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik.
Demikian juga kata SBS, pada kotak Kepala Daerah ada Bupati dan Wakil Bupati dimana masing-masing ada tugasnya.
” Bila ada hal-hal krusial yang harus diputuskan tentu ada diskusi bersama Bupati dan Wakil Bupati walau yang tanda tangan Bupati. Namun tertulis dengan jelas tugas wabup dibidang pengawasan dan tugas-tugas lain pasti didelegsikan kepada wabup.
Jangan diplintir kata-katanya karena kewenangan itu ada di kada tetapi wakil Bupati juga ada penugasan dimana didalam penugasan itu ada kewenangan yang melekat”,ujarnya.
” Apabila dalam menjalankan tugas antara Bupati dan wakil Bupati tidak ada kecocokan , kalau dengar hal itu supaya para tim kerja dan pemilih segera datang damaikan supaya akur dan bersatu kembali karena tugas Bupati dan Wakil Bupati kerja untuk mengurus rakyat”, tandasnya. ( boni)
