Malaka – Anggota DPRD Kabupaten Malaka sudah menggelar konsultasi di Jakarta terkait nasib para tenaga non ASN yang terdaftar di data based BKN namun tidak bisa mendaftar mengikuti tes PPPK di Kabupaten Malaka .
DPRD Kabupaten Malaka sudah berkonsultasi dengan Kemenpan RB, BKN Pusat dan Komisi 2 DPR RI.
Hasil konsultasinya, terkait lolos tidaknya para tenaga non ASN yang terdaftar di data based BKN untuk mengikuti tes PPPK tergantung kebijakan daerah karena semua urusan sudah diserahkan ke daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Ronaldo Asury mengatakan hal itu di ruang kerjanya usai bertatap muka dengan para tenaga non ASN Kabupaten Malaka, Rabu (6/11-2024).
Ronaldo mengatakan Kemempan RB dan BKN Pusat mengatakan secara aturan sudah tertera di 347 namun untuk lolos seleksi administrasi supaya bisa ikut test PPPK sudah diserahkan ke daerah untuk mengurusnya.
” Terkait verifikasi data dan kelulusan seleksi administrasi sudah diserahkan ke Pansel Daerah. Lulus dan tidaknya dalam seleksi administrasi tergantung kebijakan daerah” , ujarnya.
Wakil Ketua DPRD dari Partai PDI Perjuangan itu mengatakan seharusnya
Pemerintah Kabupaten Malaka membuka ruang seluas-luasnya kepada anak -anak Malaka supaya harus ikut test karena tahun 2024 merupakan momentum terakhir bagi tenaga honorer mengikuti seleksi PPPK sesuai kebijakan Pempus.
” Pertemuan hari ini bersama para tenaga non ASN di ruang Paripurna DPRD seharusnya dihadiri Sekda dan Kaban BKPSDM tetapi tidak hadir. Melalui Asisten 3 sudah menghubungi Sekda Malaka, Ferdi Un Muti tetapi jawabannya sibuk dan Kaban BKPSDM, Romanus Seran tidak hadir tanpa berita”, ujarnya.
Asisten 3 Setda Malaka usai pertemuan di ruang paripurna DPRD mengatakan dirinya akan melaporkan hasil pertemuan bersama DPRD dan Tenaga Non ASN kepada pimpinan.
” Hasil pertemuan hari ini akan saya sampaikan ke Pimpinan dan info selanjutnya silahkan konfirmasi langsung dengan pimpinan”, ujarnya.
Koordinator tenaga non ASN Malaka yang ada di Data Base BKN, Inyo Molo kepada wartawan mengatakan sangat menyayangkan ketidakhadiran Sekda dan Kaban BKPSDM Malaka dalam pertemuan bersama DPRD hari ini.
” Harusnya kedua pejabat ini hadir untuk mendengarkan hasil konsultasi DPRD di Jakarta selanjutnya bisa memberikan solusi bagi tenaga non ASN yang hadir.
Tanggal 20 Oktober lalu Sekda dan Kaban BKPSDM Malaka RDP bersama DPRD dihadiri tenaga Non ASN yang terdata di data based BKN dan mereka sudah janjikan bagi yang terdaftar di data based BKN pasti lolos seleksi administrasi. Tetapi anehnya hari ini mereka tidak hadir. Kami curiga karena Anggota DPRD lagi berjuang di Jakarta tetapi Pemda Malaka secara sepihak keluarkan pengumuman bagi para tenaga non ASN yang lolos seleksi administrasi. Ini ada apa?”, ujar Molo.
” Kami lagi menunggu jawaban menyejukkan dari pemerintah daerah. Bila tidak direspon kami siap ambil langkah-langkah lain diantaranya melakukan aksi demonstrasi termasuk menduduki Kantor Bupati dan Kantor BKPSDM Malaka hingga tuntutan kami dikabulkan”, tandasnya. ( boni)
