Malaka, Koordinator Wilayah NTT2 Prabu Kebangkitan Nusantara ( PKN), Frans Ferdinan Haba Radja mengatakan PKN akan mengawal potensi kecurangan / intervensi Kepala Desa dan Pejabat Daerah dalam Perhelatan Pilkada Malaka 2024.
Bentuk intervensi yang diduga kuat dilakukan pejabat daerah/ kepala desa dan jajarannya kepada rakyat dengan tujuan untuk mendukung figur usungan pihak penguasa diantaranya menakut-nakuti rakyat supaya mendukung figur tertentu dibawah ancaman akan dicoret dari semua bentuk bantuan yang ada di desa, dikeluarkan dari aparat desa termasuk akan dicopot jabatan bagi pejabat birokrasi.
PKN akan mengawasi dan memanfaatkan semua kekuatan dan jaringan yang ada untuk melakukan pengawasan di lapangan agar proses demokrasi di Malaka tidak dipasung para Kepala Desa dan Oknum-oknum yang menamakan diri pejabat daerah.
Frans mengatakan hal itu kepada Wartawan, Senin (22/7-2024)
Frans yang juga Ketua DPW PKN Malaka itu mengatakan dirinya sudah mendapatkan mandat dari Ketua DPD PKN Provinsi NTT, Boby A.V. Radja di Kupang agar melakukan pengawalan terhadap proses demokrasi di NTT, khususnya di Kabupaten Malaka yang dinilai paling rawan diintervensi kekuasaan baik ditingkat Kabupaten dan di desa-desa.
Dia mengatakan PKN memiliki kepedulian untuk melakukan pengawalan jelang pilkada Malaka untuk memastikan proses demokrasi Pilkada di Kabupaten Malaka berjalan secara demokratis dan tidak dibawah tekanan oknum-oknum penguasa di Kabupaten hingga di desa-desa. ( boni)
