Radar Malaka, Karimun – Tim Percepatan Pembangunan Kepulauan Riau (Kepri) memberikan komentarnya tentang penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad ke sejumlah masyarakat di Kabupaten Karimun.
Salah satu Anggota Tim Percepatan Pembangunan Kepri, Suyono Saeran, menegaskan bahwa bansos yang diserahkan oleh Gubernur Kepri bukan merupakan alat untuk melakukan politisasi.
“Saya ingin menyampaikan bahwa program bansos Pemerintah Provinsi Kepri sudah dianggarkan di APBD sejak tahun 2021, yaitu saat awal masuk jabatan hingga saat ini. Bansos tersebut rutin didistribusikan kepada masyarakat,” ujarnya pada Sabtu, 7 September 2024.
Terhadap penyaluran bansos yang dilakukan di saat momen kampanye pilkada, Suyono secara tegas menyatakan bahwa penyerahannya tidak disertai dengan unsur politisasi.
“Tidak ada unsur politisasi dalam pemberian bansos tersebut. Pak Ansar Ahmad saat menyerahkan bantuan sosial tersebut masih menjabat sebagai Gubernur Kepri yang sah, sehingga tidak akan menimbulkan masalah,” lanjutnya.
Selain itu, Suyono pun menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait penyaluran bansos tersebut.
“Kami sudah melakukan koordinasi dan tidak ada masalah dalam pengiriman bansos itu. Ada pun mengenai isi bansosnya, tidak terdapat unsur ajakan untuk memilih maupun hal-hal yang berkaitan dengan kampanye,” jelasnya.
Diketahui, Ansar Ahmad melakukan kunjungan selama 3 hari ke Karimun untuk menyerahkan berbagai jenis bantuan sosial seperti pembangunan fisik, listrik gratis, bantuan pendidikan, nelayan, UMKM hingga bantuan untuk rumah ibadah dan kelompok majelis taklim yang ada di Karimun. Total keseluruhan bantuan tersebut senilai Rp55 miliar.
Editor: Budi Adriansyah
