Radar Malaka, Jakarta – Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fachri Hamzah, di Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025. Pertemuan ini membahas sinergi program perumahan di wilayah Kepri, terutama dalam mendukung target nasional Program Tiga Juta Rumah.
Dalam pertemuan tersebut, Nyanyang menyampaikan sejumlah usulan pembangunan strategis yang meliputi berbagai kebutuhan masyarakat Kepri, di antaranya:
1. Pembangunan Rumah Susun ASN untuk Pemprov Kepri di Pulau Dompak,
2. Rumah Susun ASN untuk Pemerintah Kabupaten Lingga,
3. Rumah Susun Khusus untuk mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman,
4. Penanganan Rumah Khusus bagi Suku Laut di Lingga,
5. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Serasan, Natuna,
6. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.
“Usulan ini kami harapkan dapat mempercepat realisasi hunian layak bagi masyarakat Kepri dan mendukung agenda nasional,” kata Nyanyang.
Wamen PKP Fachri Hamzah menyambut baik usulan tersebut. Dia menegaskan bahwa perbaikan rumah tidak layak huni menjadi salah satu fokus Kementerian PKP, dengan catatan seluruh prosesnya harus merujuk pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tepat sasaran.
“Semua usulan bantuan rumah kini telah masuk dalam SIBARU, aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan Kementerian,” ujarnya.
Fachri juga mengungkapkan prioritas kementerian dalam mengembangkan kawasan pesisir dan perkampungan nelayan. Tidak hanya soal rumah, tetapi juga penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan, air bersih, sanitasi, hingga fasilitas penunjang ekonomi seperti cold storage dan unit pengolahan ikan.
Selain itu, Kementerian PKP tengah mengkaji skema kemitraan antara pemerintah daerah dan pengembang (developer) dalam membangun kawasan perumahan di atas lahan milik pemerintah. Rumah-rumah tersebut nantinya akan dipasarkan oleh lembaga khusus seperti Bulog Perumahan, untuk menekan harga jual agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kepri tahun ini akan menyelesaikan penataan dan rehabilitasi RTLH di Pulau Penyengat, yang dikenal sebagai destinasi wisata religi dan pusat budaya Melayu.
Tak hanya itu, perencanaan penanganan RTLH berbasis kawasan pesisir juga disiapkan di Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang, sebagai pilot project yang diharapkan bisa direplikasi di wilayah lainnya.
“Seluruh pelaksanaan program tetap akan dilakukan dengan pendampingan penuh dari Kementerian PKP,” tegas Nyanyang.
Rencananya, peletakan batu pertama untuk program ini akan dilakukan langsung oleh Wamen PKP sebagai simbol komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan hunian yang layak, aman, dan manusiawi di seluruh pelosok Kepri.
Editor: Budi Adriansyah
