Radarmalaka.com, Batam – Puluhan orang masyarakat yang terdampak langsung dari ‘bangkai-bangkai’ konstruksi Proyek Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kota Tanjungpinang, mendatangi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) di Komplek Ruko Excellent, Batam Center, Kota Batam, Kamis, 4 Mei 2023.
Puluhan orang tersebut, terdiri dari Aliansi Masyarakat Jasa Konstruksi dan Masyarakat Anti Korupsi serta beberapa Tokoh Pemuda Penyengat, Senggarang dan Kampung Bugis.
“Kenapa kami ke balai? Karena pengaruh dari pada BP2JK ini adalah 70% dalam pemilihan pemenang untuk menjadikan bangkai di konstruksi itu,” ungkap mantan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Kepri periode 2014-2019 Andi Cori Patahuddin, yang juga hadir di BP2JK.
“Jam 18.00 WIB, kami dan rombongan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri PUPR. Kami laporkan semua apa yang telah dilakukan di sini (BP2JK),” imbuh pria yang akrab disapa Cori ini.
Cori mengatakan, kedatangan dirinya bersama masyarakat ke BP2JK ini, agar masyarakat menyampaikan isi hatinya kepada pihak BP2JK apa sebenarnya yang terjadi dengan proyek APBN, khususnya di Kota Tanjungpinang.
“Sudah lebih kurang 5 tahun kami perhatikan dan saya tidak pernah mau melihat proyek APBN, tapi begitu saya turun ke lapangan memang luar biasa, luar biasa, tapi luar biasa itu bukan luar biasa bagus, hancurnya itu yang luar biasa,” kata Cori dengan nada tinggi.
Menurut Cori, jika kontraktor daerah Kepri yang ikut bekerja kemungkinan lebih bagus kerjanya dari pada kontraktor dari luar yang tidak punya tanggungjawab moral yang dimenangkan oleh BP2JK.
“Untuk proyek APBN yang kami anggap bangkai itu sudah luar biasa, tepatnya di Kota Tanjungpinang. Kami juga sudah konfirmasi dengan teman-teman kita di Natuna dan daerah lain di Kepri,” ujar Cori.
Cori mengungkapkan, proyek APBN tersebut berjumlah puluhan miliar (Rp80 miliar, Rp62 miliar, Rp22 miliar dan Rp34 miliar).
“Semuanya miliar. Kalau lah konstruksi itu benar dan bagus, Alhamdulillah, kami bangga. Tapi ini, bertahun-tahun, dari 2018-2023 yang di lelang tetap jaringan yang sama, yang menang,” ujar Cori.
Cori juga merasa heran, pasalnya, ‘jaringan perusak’ infrastruktur itu-itu lagi yang menang. Bahkan Cori menduga, ada satu orang yang memimpin untuk membawa belasan perusahaan dari luar Kepri untuk menguasai proyek APBN di Kepri.
“Ini kelompok perusak, saya ini Masyarakat Jasa Konstruksi juga. Kenapa kami tak diberi kesempatan? Kalau kami putra daerah diberi kesempatan, kami punya tanggungjawab yang penuh, karena ini daerah kami. Namun, sulit untuk masuk di proyek APBN. Apalagi di BP2JK ini,” kata Cori.
Terakhir, kata Cori, sesuai kesepakatan dengan para Masyarakat Jasa Konstruksi, bahwa kontraktor jaringan kejahatan atau perusak ini masuk, akan ditolak, meskipun kontraktor tersebut ditetapkan sebagai pemenang.
“Mungkin ini teguran bagi BP2JK, kami akan laporkan ke Kementerian PUPR. Kita tidak segan-segan lah menghadapi ini, kami akan menolak itu 100%,” tandas Cori.
Di tempat yang sama, Tokoh Pemuda Kota Tanjungpura Rona Andaka, mengatakan, bahwa Kepri memiliki APBD yang kecil, termasuk Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun.
“Hanya Batam yang agak besar. Maka, ketika kami mendapatkan alokasi APBN itu, bagaikan kado hadiah bagi kami,” kata Rona.
Menurut Rona, kehadiran dirinya dan masyarakat Kampung Bugis, Penyengat dan Senggarang, karena daerah tersebut masuk dalam program penataan kawasan kumuh.
“Tetapi mohon maaf, setelah sekian tahun berjalan, kami melihat BP2JK memenangkan kontraktor, yang pekerjaannya itu tidak bisa difungsikan oleh masyarakat, karena tidak layak,” kata Rona.
Intinya, kata Rona, masyarakat ingin tahu apa persoalannya? Karena, sekelas BP2JK yang sudah sekian tahun berkarier dan dilatih untuk proses-proses pemenang proyek bisa menghasilkan produk yang tidak sesuai sebagaimana mestinya.
Menanggapi persoalan yang diajukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi tersebut, Kepala BP2JK Wilayah Kepri Fani Duha mengaku baru 1 tahun sebagai Kepala BP2JK Wilayah Kepri.
“Tapi, meskipun saya bukan orang Kepri, saya banyak punya rasa juga. Kami pun berharap sama sebenarnya, kalau teman-teman bekerja di sini, jadi tuan rumah itu lebih baik,” kata Fani.
Menurut Fani, pemenangan perusahaan dibuat dengan aturan yang terbuka dan perusahaan dari luar bisa masuk ke sini (Kepri).
“Kami sebenarnya, kalau dari proses pemilihan ya kita ikuti aturan yang sudah ada. Ini yang mesti kita jaga sama-sama, pekerjaannya juga bagus pak,” ujar Fani.
Soal turun ke lapangan untuk melihat pekerjaan, kata Fani, tidak semua proyek dikunjungi. Namun, ada 1, 2 proyek yang dikunjungi.
“Dan memang, ada beberapa hal di lapangan tidak konsisten lah dengan yang ditawarkan,” ungkap Fani.
Editor: Budi Adriansyah
