Jakarta, 9 September 2025 —
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Dalam forum tersebut, Amsakar memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2026 sebesar Rp5,328 triliun, yang terbagi dalam dua program utama: Dukungan Manajemen Rp1,099 triliun dan Pengembangan Kawasan Strategis Rp4,229 triliun.
Amsakar menegaskan, tahun 2026 adalah periode krusial karena memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. RPJMN ini menjadi landasan strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“BP Batam harus mampu menjawab prioritas nasional, terutama dalam peningkatan investasi, konektivitas, dan daya saing kawasan. Batam harus hadir sebagai kontributor nyata dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Amsakar.
Pagu Anggaran dan PNBP Naik Signifikan
Pemerintah telah menetapkan pagu anggaran BP Batam 2026 sebesar Rp2,447 triliun, naik 18,18 persen dari Rp2,071 triliun pada 2025. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga disepakati sama, yakni Rp2,447 triliun, dengan tiga sumber utama: layanan pengelolaan lahan (Rp964,3 miliar/39,39 persen), layanan SPAM dan fasilitas lingkungan (Rp613,29 miliar/25,06 persen), serta layanan kepelabuhanan (Rp490,15 miliar/20,2 persen).
Meski demikian, Amsakar menilai alokasi tersebut belum mencukupi kebutuhan riil. Oleh karena itu, ia mengusulkan tambahan anggaran Rp2,88 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan investasi strategis di Batam.
Prioritas Infrastruktur untuk Konektivitas dan Kawasan
Tambahan anggaran itu akan difokuskan pada 94 kegiatan prioritas, dengan porsi terbesar untuk prasarana konektivitas darat sebesar Rp1,64 triliun (57 persen), mencakup pembangunan flyover, jalan baru, jembatan, drainase, serta lanskap jalan.
Selanjutnya, Rp732,26 miliar (26 persen) dialokasikan untuk sumber daya air, termasuk pembangunan delapan jaringan distribusi air minum, sistem perpipaan, dan normalisasi waduk.
Untuk konektivitas laut dan udara, dialokasikan Rp155,93 miliar (5 persen) yang akan digunakan untuk pengembangan Container Yard (CY) Batu Ampar, perbaikan magcobar, sertifikasi ISPS Code, serta peningkatan fasilitas Terminal Sekupang.
Sementara itu, Rp351,45 miliar (12 persen) diperuntukkan pengembangan kawasan strategis, seperti Tanjung Banun, renovasi gedung Mall Pelayanan Publik, renovasi Masjid Batul Makmur, hingga pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di rumah susun.
“Dukungan penuh Komisi VI DPR sangat kami harapkan agar Batam semakin kuat sebagai kawasan strategis nasional dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Amsakar.
Editor : Santos
