Malaka – Program Beras Nona Malaka (BNM) usungan SN-KT di Kabupaten Malaka – Provinsi NTT disebut ‘ Program ‘ Siluman’ dan patut diduga terdapat ‘ mafia titip saham’ dibalik pengadaan program tersebut.
Dikatakan Program Siluman karena sejak program Beras Nona Malaka dilaunching hasil produksi BNM tidak menyebar di toko-toko Sembako di Malaka sehingga tidak membawa dampak bagi keberhasilan program Swasembada usungan SN-KT.
Patut diduga Program BNM itu tidak bermanfaat bagi rakyat dan daerah karena tidak ada kontribusi dari pihak ketiga untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) di Kabupaten Malaka dan diduga kuat hanya untuk memperkaya pihak ketiga yang berpotensi adanya ‘kong kali kong dan ada mafia titip saham” dalam program tersebut.
Calon Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu ( HMS) mengatakan hal itu saat Kampanye Terbatas Paslon SBS-HMS di Desa Angkaes- Kecamatan Weliman – Kabupaten Malaka, Senin (30/9-2024).
Dikatakannya, sejak program Beras Nona Malaka dilaunching oleh Bupati Simon Nahak tidak ada hasil produksi beras yang bisa dibeli rakyat di toko-toko sembako dan tidak ada kontribusi PAD bagi daerah padahal semua anggaran mulai mesin giling, bibit, pupuk, obat-obatan pertanian disiapkan pemerintah. Anehnya, giliran panen, hasil panenannya hanya dibeli satu pengusaha yang ditunjuk pemerintah. Lebih aneh lagi kata Henri, untuk pembelian gabah di Petani bukan dilakukan pengusaha tersebut tetapi justru menggunakan tenaga PPL Pertanian yang ada di desa-desa .
” Dari proses yang ada patut diduga program Beras Nona Malaka usungan Bupati SN
itu ada permainan karena pemerintah yang punya modal dan saham tetapi justru orang lain yang menikmati . Patut diduga ada permainan antara pemerintah yang titip saham di pihak ketiga dan patut diduga ada kerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Kalau Bupati SN punya niat baik bangun daerah ini harusnya bangun Perusahaan Daerah untuk tampung dan jual hasil bagi masyarakat sehingga ada PAD bagi daerah. Kita sudah usulkan dalam sidang DPRD tetapi tidak digubris pemerintah”, ujarnya.
Birokrat Senior yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum, Paulus Seran Bauk, SH secara terpisah meminta Aparat Penegak Hukum ( APH) untuk menelusuri persoalan ini karena berpotensi korupsi dan merugikan daerah.
” Indikasi KKN sangat terbuka dalam Program Beras Nona Malaka. Kita minta APH harus proaktif menelusuri program tersebut karena beraroma korupsi dan berpotensi KKN karena cenderung menguntungkan pihak lain. Kita minta semua pihak yang terlibat harus diperiksa dan diusut termasuk Bupati SN yang mencetuskan program tersebut”, tandasnya. ( boni)
