Radar Malaka, Batam – Pada Sabtu, 7 September 2024, Ansar Ahmad, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), telah meresmikan Jembatan Penghubung Pulau Subang Mas-Air Raja, yang terletak di Kecamatan Galang, Kota Batam.
Dalam sambutannya, Ansar berharap bahwa jembatan ini akan menjadi solusi bagi peningkatan perekonomian masyarakat di kedua pulau tersebut.
“Jembatan ini akan memperlancar mobilitas orang dan barang sehingga perekonomian masyarakat di sini bisa lebih berkembang,” kata Ansar.
Lurah Subang Mas Suyatmi, Sekretaris Lurah Air Raja Irawati, serta tokoh masyarakat dan pemuda setempat turut hadir dalam peresmian jembatan ini.
Jembatan ini diyakini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, serta memperlancar proses pendidikan bagi pelajar SMP dan SMA dari Subang Mas ke Air Raja.
Sebelumnya, jembatan yang menghubungkan kedua pulau ini terbuat dari kayu, namun kemudian dibangun ulang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Jembatan yang diresmikan oleh Ansar ini memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan jembatan sebelumnya. Jembatan ini memiliki rangka dan lantai beton dan pagar pengaman di kedua sisi, sehingga lebih aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan kendaraan roda dua maupun empat.
Menurut Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Pemprov Kepri, Handoko, jembatan ini dibangun dengan menggunakan dana APBD Kepri tahun 2024 senilai Rp1.476.706.360.
Jembatan ini dibangun oleh kontraktor pelaksana CV. Bina Insan Gemilang dan CV. Nusa Dua Consultant sebagai konsultan pengawas. Jembatan ini memiliki panjang 60 meter dan lebar 2,5 meter.
“Pengerjaan rampung lebih cepat. Waktu kontrak kerja 120 hari kalender, tetapi sudah selesai 75 hari kerja,” sebut Handoko.
Selain meresmikan jembatan, Ansar dalam kesempatan ini juga memaparkan beberapa program unggulan yang disambut baik oleh masyarakat setempat. Program-program tersebut antara lain program pendidikan, kesehatan, program bagi UMKM, serta proyek strategis lainnya.
Ansar menyebut bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemprov Kepri tidak dapat berjalan maksimal jika hanya mengandalkan dana APBD Kepri yang terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih, seperti menarik dana dari Pemerintah Pusat (APBN), yang membutuhkan cara untuk meyakinkan Pemerintah Pusat dan kementerian.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ca
