Malaka – Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Kesehatan harus mengoptimalkan pemanfaatan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang menyebar di Malaka Barat karena kenyataannya fasilitas pemerintah itu terkesan dibiarkan tidak terurus.
Dinas Keseharan juga harus memperhatikan pembayaran jasa sopir ambulance yang bekerja di Puskesmas Besikama karena belum dibayar selama 2 bulan.
Permintaan itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Malaka, Andreas Nahak,SH saat Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) bersama Pemerintah yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Malaka belum lama ini.
Dewan Andreas mengatakan sesuai pantauannya ada Pustu di Kecamatan Malaka Barat tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan terkesan diterlantarkan pemerintah.
” Kita minta kepada Dinas Kesehatan Malaka untuk mengevaluasi semua Pustu dan setiap bulan harus lakukan peninjauan di lapangan. Pustu dimana-mana tidak berjalan dan tidak beroperasi dan hal itu sangat merugikan rakyat”, ujarnya.
Dewan Andreas juga meminta Dinkes Malaka segera melakukan pembayaran jasa sopir ambulance di Puskesmas Besikama yang belum dibayar selama 2 bulan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, dr Lina Sembiring dalam kesempatan RDP bersama Anggota DPRD Kabupaten Malaka itu mengatakan pihaknya tetap memperhatikan masukan dan usul saran anggota Dewan.
” Pustu yang kurang baik tetap kita perhatikan dan harus dioptimalkan untuk melayani rakyat”, ujarnya.
” Sementara itu untuk jasa Sopir ambulance di Puskesmas Besikama yang belum dibayarkan selama 2 bulan tetap dibayar pemerintah. Kalau statusnya tenaga kontrak tetap dibayar dan bila bukan tenaga kontrakpun tetap dibayar haknya”, imbuhnya. ( boni)
