(Photo : Drs Abraham Klau)
Malaka – Pemerintah Kabupaten Malaka harus segera kerjakan bronjong sepanjang DAS Benenai untuk selamatkan warga Desa Oekmurak dari longsor yang semakin masuk ke Perkampungan Warga.
Pemerintah harus ambil langkah cepat menormalisasi kali dengan alat berat secara darurat untuk membelokkan alur air agar tidak terus terjang pemukiman penduduk sambil merencanakan untuk pengerjaan bronjong secara permanen.
Lahan pertanian masyarakat sudah hilang tergerus banjir tetapi perumahan warga harus diselamatkan sehingga tidak menambah kerugian warga yang lebih besar.
Tokoh Masyarakat kelahiran Kecamatan Rinhat, Drs.Abraham Klau mengatakan hal itu kepada wartawan, Senin ( 15/5-2023)
Abraham Klau mengatakan seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka memberikan perhatian serius untuk mengatasi persoalan yang dihadapi rakyat Oekmurak saat ini karena persoalan longsor yang berkepanjangan saat ini bisa menghancurkan desa Oekmurak bila tidak segera diatasi.
” Lahan pertanian warga sudah hilang tergerus banjir dan longsor. Jangan biarkan masyarakat menderita karena rumahnya juga ikut hanyut karena longsor yang berkepanjangan”, ujarnya.
” Kita usulkan model penangannya, untuk jangka pendek, Pemkab Malaka melalui dinas teknis terkait harus melakukan normalisasi dan mengarahkan aliran air agar tidak ke pemukiman penduduk. Jangka menengah dan jangka panjang Pemerintah bisa mengerjakan program penguatan tebing ( bronjong) untuk selamatkan pemukiman warga”, lanjutnya.
Kata Abraham, untuk jangka Pendek harusnya pemerintah gunakan dana Emergency lakukan penanganan agar aliran air bisa dikembalikan ke alur yang dulu sambil merencanakan untuk penguatan tebing melalui bronjong atau tanggul permanen.
” Kita semua sangat prihatin karena bencana longsor di Oekmurak itu terjadi dari waktu ke waktu tanpa upaya konkrit untuk mengatasinya. Hampir semua lahan pertanian masyarakat terhanyut karena longsor tinggal pemukiman.
Saat kunjungan , pemerintah meminta masyarakat untuk buat adat karena dianggap masyarakat selama ini kurang bersahabat dengan alam, dan hal itu sudah dilakukan namun harusnya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit pemerintah untuk lakukan normalisasi sambil tunggu musim panas untuk kerja tanggul”, bebernya.
” Kami sudah ke DPRD bertemu unsur pimpinan DPRD dan Komisi terkait menyampaikan keluhan masyarakat guna percepatan penanganan oleh pemerintah. DPRD langsung beri respon turun ke lapangan .
Saat mereka datang kami diskusi di lapangan dan hasil yang siap panen di kebun harus hilang karena dirusak longsor”, jelasnya.
” Apapun alasannya Pemerintah harus selamatkan warga karena jarak dari tebing ke perumahan masyarakat tidak sampai 5 meter sehingga pemerintah harus segera lakukan penanganan selamatkan pemukiman masyarakat. Sebagai anak asli kelahiran Rinhat sangat terganggu karena kampung kami hampir hilang”, imbuhnya.
” Ketika masih kecil saat berangkat ke kali saya harus naik kuda karena jaraknya beberapa km dari perkampungan . Tapi sekarang saya kaget karena longsor setiap tahun sudah memasuki wilayah perkampungan. Jadi tidak benar informasi bahwa rakyat dirikan rumah dibibir kali . Informasi itu tidak benar dan itu informasi menyesatkan”, tandasnya.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka, Devi Hermin Ndolu kepada wartawan, Senin ( 15/5-2023) membenarkan dirinya bersama beberapa anggota DPRD Kabupaten Malaka sudah melakukan peninjauan di lokasi longsor di Desa Oekmurak- Kecamatan Rinhat beberapa waktu lalu dan sudah menyarankan ke Pemerintah untuk lakukan penanganan tetapi keputusan akhir ada di Bupati sebagai eksekutor.
” Keputusan di Bupati.
Dewan sudah menyarankan.
Bupati sudah lihat dan Dewan sudah lihat. Eksekusinya di Bupati”, ujarnya singkat melalui Pesan Whatsapp.
Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Kadis PU Kabupaten Malaka, Yohanes Nahak kepada wartawan, Senin ( 15/5-2023) membenarkan pihaknya sudah bersama Bupati dan beberapa dinas terkait sudah melakukan peninjauan di Desa Oekmurak -Kecamatan Rinhat.
” Secara teknis Dinas PU Malaka sangat siap untuk bekerja jika anggaran untuk penanganan secara darurat atau permanen tersedia. Bila ada alokasi anggaran untuk hal tersebut dalam kesempatan pertama kita segera lakukan eksekusi di lapangan”, tandasnya. ( boni)
