Batam –
Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Batam yang membahas jawaban atas pandangan umum fraksi terkait Ranperda APBD 2026.
Dalam pembahasan tersebut, Pemko Batam menyatakan bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, dengan dukungan inovasi digital. Langkah ini dilakukan tanpa menambah beban masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor informal. Optimalisasi aset daerah juga menjadi bagian dari strategi melalui skema sewa dan kerja sama dengan pihak swasta.
Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama, dengan perhatian khusus pada penyelesaian tepat waktu agar dapat mendorong daya saing daerah serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Pemko Batam juga menempatkan aspek lingkungan sebagai fokus, dengan rencana penyediaan drainase yang memadai, penghijauan kota, dan pengelolaan sampah yang lebih baik melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di tiga lokasi strategis.
Bidang pendidikan dan kesehatan mendapat perhatian serius dalam APBD 2026. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, termasuk fasilitas ramah anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Di sektor kesehatan, Pemko Batam memperkuat layanan fasilitas kesehatan, menambah tenaga medis, dan memperluas program pencegahan stunting melalui pemberian gizi bagi ibu hamil dan balita.
Pemerintah Kota juga menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan yang mencakup pelatihan tenaga kerja, bursa kerja, pelatihan UMKM, serta pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan. Penguatan ekonomi kerakyatan terus digalakkan melalui dukungan terhadap UMKM, industri kreatif, dan pemberian subsidi bunga pinjaman tanpa agunan.
Masalah kesehatan anak dan kemacetan lalu lintas menjadi perhatian dengan program edukasi pola hidup sehat, skrining dini penyakit, dan persiapan sistem transportasi publik yang lebih handal. Pemko Batam telah menerbitkan Perda tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum yang lebih aman dan ramah lingkungan.
Selain itu, Pemko Batam menempatkan stabilitas politik dan harmoni sosial sebagai bagian penting pembangunan melalui sinergi dengan berbagai forum kerukunan dan institusi terkait. Bantuan sosial dan hibah bagi organisasi kemasyarakatan disalurkan secara selektif sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Meskipun sejumlah pandangan umum fraksi belum terjawab secara detail, Pemko Batam berkomitmen membahasnya lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan APBD 2026 dapat menjawab kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat Batam.
Editor Santos
Sumber : Humas Pemko Batam
