Radar Malaka, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmennya mendukung program unggulan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Asta Cita keempat.
Fokusnya adalah memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Sebagai langkah pertama, Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Program Makanan Bergizi di Provinsi Kepri. Rakor ini dilaksanakan di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, pada Selasa, 31 Desember 2024.
Program ini bertujuan mendukung pertumbuhan anak-anak, mengentaskan stunting, serta mendorong kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan bahan pangan lokal dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari audiensi Ansar dan jajarannya dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di Jakarta pada Senin, 9 Desember 2024.
Dalam arahannya, Ansar menekankan pentingnya memberi prioritas pada anak usia dini sebagai penerima manfaat awal. Dia menyebut bahwa pemberian prioritas ini juga sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
Ansar juga menegaskan perlunya segera menyampaikan data penerima manfaat kepada Badan Gizi Nasional agar implementasinya tidak terhambat.
Ansar juga mengusulkan Pulau Penyengat sebagai lokasi percontohan program makanan bergizi. Menurutnya, Pulau Penyengat dapat menjadi model dalam penyediaan dapur makanan bergizi, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi daya tarik edukasi bagi wisatawan.
Rika Azmi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan (KP2KH) Provinsi Kepri, memaparkan bahwa program makanan bergizi akan dilaksanakan secara bertahap dengan target cakupan 100% pada tahun 2029. Tahun 2025 menjadi awal penerapan dengan prioritas 98.068 penerima manfaat atau 19% dari total target.
Program ini akan mengakomodasi peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, kejuruan, keagamaan, hingga pendidikan khusus dan pesantren.
Proyeksi total penerima manfaat di Kepri periode 2025-2029 diperkirakan mencapai 516.149 orang dengan total 253 unit layanan.
Rencana distribusi Penerima Manfaat di Kabupaten/Kota Kepri adalah sebagai berikut:
1. Kabupaten Bintan: 43.879 orang (22 unit layanan)
2. Kabupaten Karimun: 60.980 orang (32 unit layanan)
3. Kabupaten Kepulauan Anambas: 12.621 orang (19 unit layanan)
4. Kota Batam: 303.629 orang (109 unit layanan)
5. Kabupaten Lingga: 21.868 orang (33 unit layanan)
6. Kabupaten Natuna: 21.316 orang (19 unit layanan)
7. Kota Tanjungpinang: 51.856 orang (19 unit layanan)
Pemprov Kepri akan segera mengadakan rapat teknis internal untuk menyepakati mekanisme pelaksanaan, termasuk proporsi 19% penerima manfaat pada tahun 2025.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Badan Gizi Nasional menjadi langkah berikutnya guna memastikan implementasi berjalan sesuai target.
Ansar menegaskan pentingnya respons cepat dan tepat. Dia menyatakan bahwa langkah awal ini sangat vital dalam mendukung program nasional serta meningkatkan kualitas SDM di Kepri.
“Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemprov Kepri yakin dapat mempercepat pembangunan SDM unggulan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional,” demikian disampaikan Ansar.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ron
