Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
HeadlineLintas Provinsi

Ansar Ahmad Kukuhkan Hisyam Wahyudi Sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kepri

15
×

Ansar Ahmad Kukuhkan Hisyam Wahyudi Sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kepri

Sebarkan artikel ini

Radar Malaka, Tanjungpinang – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, telah secara resmi mengukuhkan Hisyam Wahyudi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri.

Upacara pengukuhan tersebut digelar pada Senin, 23 Desember 2024, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, dan dihadiri oleh pejabat BPKP, pemerintah daerah, serta undangan lainnya.

Pengukuhan ini didasari oleh Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KP.01.03/KEP-632/K/SU/2024 yang dikeluarkan pada 6 Desember 2024.

Dalam pidatonya, Ansar menyampaikan keyakinan atas kemampuan Hisyam Wahyudi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Perwakilan BPKP di Provinsi Kepri.

“Saya yakin bahwa Saudara akan menjalankan tugas tersebut dengan optimal sesuai dengan amanah yang diberikan,” ujar Ansar ketika membacakan naskah pengukuhan.

Ansar juga menegaskan peran strategis yang dimiliki BPKP dalam memastikan akuntabilitas keuangan dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Tak hanya itu, Ansar memberikan apresiasi terhadap kontribusi BPKP dalam berbagai program nasional yang dilaksanakan di Provinsi Kepri, seperti pengendalian inflasi daerah, program percepatan penanganan stunting, dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Dalam berbagai program pemerintah, termasuk pengendalian inflasi daerah yang telah menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik se-Sumatera pada tahun 2023, BPKP telah berperan besar,” tambah Ansar.

Dalam rangkaian acara tersebut, Deputi BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan Gubernur Kepri dalam proses pengukuhan Hisyam Wahyudi.

Iwan menegaskan komitmen BPKP untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di wilayah Kepri.

Kerjasama antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Kepri yang telah berjalan sejak tahun 2020 akan diperkuat hingga tahun 2025 guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, termasuk dalam pelaksanaan program prioritas daerah dan nasional.

Ansar menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung sepenuhnya tugas yang diemban BPKP di Kepri.

“Dalam capaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau, BPKP hadir sebagai konsultan, penjamin kualitas, dan mitra strategis yang kami harapkan terus berlangsung demi kesuksesan pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat,” pungkas Ansar.

Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Jlu