Malaka – Komitmen SBS sebagai Bupati Perdana Malaka (2016-2020) untuk membangun pertanian Malaka itu benar adanya dan nyata, yang dibuktikan dengan menyiapkan 62 unit traktor besar untuk pacul tanah rakyat sekaligus sebagai bukti SBS sayang rakyat dan berpihak pada masyarakat kecil ( petani).
Dibandingkan dengan SN-KT Pimpin Malaka (2020-2024) tidak ada penambahan pembelanjaan traktor, hanya menggunakan 62 unit traktor peninggalan SBS-DA tetapi hingga akhir 2024 hanya menyisakan sembilan unit traktor yang baik , selebihnya rusak tanpa upaya perbaikan yang signifikan, padahal mengusung program Swasembada Pangan.
Dari sini bisa dibandingkan pemimpin mana yang lebih berpihak pada rakyat kecil khususnya bagi para petani.
Calon Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu ( HMS) mengatakan hal itu dalam Kampanye Terbatas Paslon SBS- HMS bagi rakyat Kecamatan Weliman di desa Laleten, Minggu (3/11-2024).
” Saya heran dalam kampanye ada paslon yang mendeklerkan dirinya sebagai anak petani dan hanya menjual kemiskinannya untuk meraup simpati rakyat tetapi faktanya tidak menunjukkan mereka itu anak petani yang berpihak kepada kepentingan petani”, ujarnya.
” Traktor itu aset pemerintah yang dibeli dengan uang rakyat sehingga hukumnya wajib untuk diperbaiki karena itu asetnya pemerintah. Bila tidak diperbaiki bisa dikategorikan dalam penelantaran aset dan itu termasuk korupsi”, imbuhnya.
” Perbaikan traktor itu sudah diusulkan dalam sidang DPRD tetapi pemerintah selalu beralasan tidak ada uang untuk perbaikan. Harusnya pemerintah alokasikan dana yang sudah harus direncanakan di dinas teknis bersama TAPD tetapi faktanya tidak diusulkan dengan alasan tidak ada uang. Dalam setiap rapat pembasan di Banggar dan Paripurna DPRD, saya sendiri yang usulkan supaya anggarannya diambil dari pembangunan Kantor Bupati tetapi pemerintah tidak setuju sehingga kondisinya seperti saat ini”, paparnya.
Mantan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka itu mengatakan salah satu kelemahan yang ada dalam pemerintah SN-KT yakni lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah dimana program Audit yang dijanjikan tidak berjalan sesuai harapan.
” Harusnya SN-KT mengaudit semua aset pemerintah baru ada solusi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi melalui program yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan itu”, paparnya.
Jangan Takut dan Alergi Dengan Audit
Calon Wakil Bupati , Henri Melki Simu mengatakan Audit merupakan salah satu upaya untuk melakukan fungsi pengawasan dan hal itu dilakukan oleh seorang Wakil Bupati.
” Saya heran ketika saya omong mau audit dari Mantan Bupati hingga Kepala Desa orang sebelah nyinyir katanya belum apa-apa sudah main ancam-ancam. Harusnya para pejabat itu senang bila diaudit setiap tahun supaya ada perbaikan kinerja, terutama untuk mencegah para pejabat masuk dalam jurang yang dalam. Kalau mau maju harusnya kita senang dan dukung program audit agar bisa selamatkan para pejabat agar tidak terjerumus dalam persoalan besar yang merugikan dirinya dimasa mendatang”, tandasya. ( boni)
