Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BeritaHeadlineRegional

Kepala Daerah Harus Gunakan APBD ( DAU)  Untuk Sejahterakan Rakyat – Bukan Untuk Bangun Kantor!!!!

87
×

Kepala Daerah Harus Gunakan APBD ( DAU)  Untuk Sejahterakan Rakyat – Bukan Untuk Bangun Kantor!!!!

Sebarkan artikel ini

Malaka – Kepala Daerah harus cerdas menggunakan APBD ( DAU) untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk membangun kantor.

Untuk daerah baru seperti Malaka harusnya Kepala Daerah lebih cerdas mengelola APBD untuk mengatasi kebutuhan dan persoalan rakyat seperti pertanian, kesehatan, SDM dan buka isolasi daerah melalui program pembangunan infrastruktur ekonomi.

Bangun kantor itu baik dan penting tetapi harus gunakan dana Pusat ( APBN ) agar tidak mengganggu kinerja APBD untuk melayani rakyat.

Calon Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu mengatakan hal itu dalam Kampanye Terbatas Paslon SBS-HMS di Desa Litamali – Kecamatan Kobalima – Kabupaten Malaka – Provinsi NTT, Senin (7/10-2024)

Dikatakannya, memperhatikan perkembangan di Kabupaten Malaka selama 4 tahun terakhir hampir semua urusan yang berkaitan dengan kemakmuran rakyat terbengkalai tidak terurus karena sebagian besar anggaran digunakan untuk bangun kantor Bupati.

” 62 unit traktor yang menurut informasi sisa 6 unit yang baik, lainnya rusak tidak diperbaiki dengan alasan uang tidak ada dan keterbatasan anggaran.
Dibidang kesehatan juga sama karena kurangnya dokter ahli yang bertugas di rumah sakit untuk melayani rakyat. Ini yang harus kita sampaikan karena kalau salah urus anggaran semua urusan bisa macet gara-gara tidak bisa kelola APBD dengan baik”, ujarnya.

” Ini bukan berarti bangun kantor itu tidak boleh tetapi harus bisa gunakan sumber pendanaan dari Pusat melalui dana APBN. Kepala Daerah harus lobi sumber anggaran lain di Pempus supaya bisa digunakan untuk bangun Kantor. Saat rapat DPRD hal itu sudah diingatkan kepada Bupati SN tetapi dia tetap ngotot bangun kantor dengan APBD ( DAU) sehingga hasil akhirnya rakyat yang rasakan seperti saat ini”, imbuhnya.

” Dalam Debat di Pilkada 2020 lalu SBS sudah ingatkan SN-KT bahwa untuk urusan bangun kantor di Malaka saat ini belum terlalu perlu karena pemerintah harus fokus mengurus kesejahteraan rakyat melalui program-program pro rakyat agar fondasi pembangunan di Malaka benar-benar kuat.
Tapi anehnya, pikiran cerdas seperti itu malah diplesetkan lawan politik. Terbukti, saat ini rakyat mengeluh karena berbagai kebutuhan dan persoalan rakyat tidak bisa dipenuhi karena kekuranganareb anggaran”, bebernya.

” Solusinya, pilih SBS-HMS untuk tata kembali fondasi yang rusak karena paslon ini paham birokrasi dan mampu mengurus anggaran untuk mensejahterakan rakyat Malaka”, tandasnya. ( boni)