Malaka – Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Malaka – Perbatasan RI- RDTL lagi tidak baik-baik saja dan sementara sakit.
Dimana-mana rakyat selalu mengeluh karena sektor riil di masyarakat tidak berjalan semestinya sehingga rakyat harus terlilit hutang mingguan.
Hal itu bisa terjadi karena kebijakan anggaran tidak berpihak pada pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat selama kurang lebih 4 tahun terakhir.
Solusinya, tahun 2024 Ganti Bupati- Wakil Bupati dengan paslon SBS-HMS.
Mantan Ketua Komisi2 DPRD Kabupaten Malaka, Bernadette Luruk Seran, SP mengatakan hal itu saat Kampanye Terbatas Paslon SBS-HMS di Ailala – Desa Alas Utara- Kecamatan Kobalima Timur-Kabupaten Malaka, Sabtu (5/10-2024).
Dikatakannya, sepeninggalan SBS sebagai Bupati Perdana Malaka (2020-2024) sektor ekonomi kerakyatan di Malaka nyaris lumpuh, mati suri , terseok-seok dan tertatih-tatih, hidup segan mati tak mau.
Mantan Anggota DPRD Malaka dari Partai Hanura itu mengatakan beberapa faktor yang mendorong lumpuhnya ekonomi kerakyatan di Malaka selama empat tahun terakhir disebabkan kebijakan anggaran pemerintah tidak berpihak pada kepentingan rakyat dibidang pertumbuhan ekonomi rakyat.
” Uang pake bagun gedung sehingga dinas-dinas teknis yang berkaitan dengan urusan kemakmuran rakyat tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam hal penganggaran sehingga ekonomi masyarakat jalannya terseok-seok. Dinas kemakmuran tidak mendapatkan porsi penganggaran yang memadai untuk pemberdayaan masyarakat sehingga nyaris lumpuh tidak beraktivitas”, ujarnya.
Dikatakannya, penyebab lain dari seretnya pertumbuhan ekonomi masyarakat ( sektor riil) karena pengusaha-pengusaha kecil di Malaka tidak diberdayakan karena alasan mereka tidak ada modal kerja.
” Proyek-proyek pemerintah yang berskala besar hingga kecil nyaris dikuasai oleh orang luar Malaka sehingga pasca pengerjaan proyek semua uang dari pengerjaan proyek itu lari keluar Malaka. Ini kebijakan salah urus yang harus dievaluasi”, ujarnya.
” Pemecatan massal 3.388 teda di Malaka oleh SN-KT berakibat dalam sekejap semua uang hilang, daya beli masyarakat rendah, kios-kios kecil lumpuh karena tidak ada pembeli yang berdampak pada peredaran uang di Malaka. Banyak kios dan pengusaha kecil mengeluh karena usahanya macet dan banyak pula yang gulung tikar alias bangkrut”, imbuhnya.
” Dibidang Pertanian yang harusnya menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi rakyat tidak diurus dengan baik. Program Swasembada Pangan hanya lips service. Beras Nona Malaka dan Fore Lakateu hanya program papan nama karena tidak memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi rakyat.
Saluran Irigasi ( Tahak ) yang rusak tidak diperbaiki dan dibiarkan terlantar sehingga petani kekurangan air irigasi sehingga dampaknya gagal panen dan gagal tanam.
Bagaimana Program Swasembada pangan dikatakan berhasil sementara 62 unit traktor besar yang ada tidak bisa diurus dengan baik untuk melayani rakyat. Ini kejahatan dibidang pertanian karena pemerintah tidak mampu dan menelantarkan aset-aset traktor milik pemerintah padahal traktornya ada tetapi tidak diurus, padahal sesuai penjelasan KPK saat berkunjung ke Malaka bahwa penelantaran aset pemerintah itu korupsi dan berpotensi pidana “, bebernya.
” Dari beberapa point diatas sudah saatnya rakyat harus mengevaluasi kinerja pemerintah dan harus menentukan pilihan untuk menyelamatkan rakyat dari keterpurukan dibidang ekonomi khususnya di sektor riil. Apapun alasannya, rakyat harus hidup dan ekonominya bertumbuh. Solusinya Ganti Bupati Malaka melalui Pilkada 27 November dengan Pemimpin baru yakni SBS-HMS karena kedua pemimpin ini sudah teruji sebagai Bupati Perdana Malaka, paham mengurus rakyat dan sangat paham birokrasi dan paham anggaran APBD untuk mengurus kemakmuran rakyat”, tandasnya. ( boni)
