Malaka – Kepala Desa, Aparat Desa, Camat dan Kepala Sekolah diminta harus STOP mengintervensi rakyat untuk mendukung paslon tertentu dalam Pilkada Malaka 2024.
Kades, Camat, Kasek jangan tekan masyarakat dengan mebggunakan bantuan dan program pemerintah karena itu kejahatan demokrasi yang berujung membuat rakyat menderita dan sengsara.
Persoalan intervensi Kades, Aparat, Camat dan Kasek untuk tekan rakyat sudah terdeteksi untuk mendukung paslon tertentu sudah ada dalam kantong, bila tetap membandel maka siap diurus.
Solusinya, Kades, Aparat Desa, Camat dan Kepala Sekolah sebaiknya duduk diam-diam dan fokus urus rakyat dan siswa sesuai tupoksi yang ada supaya pelayanan ke rakyat tidak terganggu.
Calon Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu ( HMS) mengatakah hal itu saat bertatap muka dengan warga Kecamatan Rinhat di Desa Bo’en dalam Kampanye Terbatas Paslon SBS-HMS, Rabu ( 2/10-2024).
Dikatakannya, sesuai informasi yang disampaikan masyarakat saat kunjungan ( Blusukan ) SBS-HMS ke berbagai Kecamatan dan Desa ada keluhan warga disetiap desa bahwa masyarakat sering diintervensi oleh Kepala Desa, Aparat Desa dan Camat untuk mendukung paslon tertentu dalam Pilkada Malaka tahun ini.
” Dari laporan dan data yang diterima dugaan kuat ada Kepala Desa dan aparat desa yang mencoret nama-nama penerima bantuan bila datang bertemu SBS-HMS saat acara blusukan di desa. Buktinya sudah banyak dan sudah ada di kantong tim hukum supaya bila diperlukan bisa diurus lebih lanjut. Kepala Desa juga menurut laporan bisa mencopot aparatnya yang melawan tidak mendukung paslon tertentu. Ini kejahatan demokrasi dan harus diakhiri”, ujarnya.
Ketua Tim Koalisi Partai Pengusung SBS-HMS, Adrianus Bria Seran dalam kesempatan yang sama meminta seluruh Kepala Desa, Aparat Desa, Camat dan Kepala Sekolah berhenti intervensi dan suka ancam-ancam rakyat supaya mendukung paslon tertentu.
” Ini kejahatan demokrasi dan harus dilawan karena bisa merusak pesta demokrasi yang sementara berjalan. Kita dari partai koalisi sudah menginstruksikan kepada seluruh pengurus Partai dan Organisasi sayap pendukung Partai Golkar di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun untuk melakukan pemantauan disetiap desa dan kecamatan apabila ada intervensi supaya segera melaporkan ke Induk organisasi dan Tim Hukum SBS-HMS supaya didata dan diproses bila diperlukan”, ujarnya.
” Saya minta kepada para Kades dan Aparatnya, BPD di Desa, Camat dan Kepala Sekolah agar netral saja, tidak usah buat manuver intervensi rakyat dengan program bantuan pemerintah karena selain melanggar aturan negara juga merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Para kades dan Aparat Desa, BPD , Camat dan kepala sekolah harus paham dan menghargai Bawaslu yang sudah bersusah payah menggelar sosialisasi tentang Netralitas ASN, Kades dan Aparat Desa agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan tertib, lancar dan damai. Nasehat saya, sebaiknya jaga baik-baik jabatan dan kepercayaan rakyat karena itu adalah Amanah”, tandasnya. ( boni)
