Malaka – Sebanyak 1. 492 warga yang menyebar di desa Sikun – Kecamatan Malaka Barat – Kabupaten Malaka – Provinsi NTT berpotensi digenangi banjir bandang Benenai bila tanggul jebol di totik Katara tidak ditutup Pemerintah dalam waktu dekat.
Keenam wilayah dusun di Desa Sikun yang berpotensi digenangi banjir bandang Benenai yakni dusun Airae A, Airae B, Leorae, Loomaten, Lakulo Weain dan dan dusun Toos Kiar.
Salah satu solusi yang ditawarkan yakni pemerintah harus segera memperbaiki dan menutup tanggul yang rusak sehingga banjir bandang tidak meluap disaat musim penghujan mendatang.
Kepala Desa Sikun, Benediktus Bria mengatakan hal itu kepada wartawan di Sikun, Kamis (9/11-2023).
Dikatakannya, sejak bencana Seroja tahun 2021 warga desa Sikun terdampak banjir bandang dan menggenangi semua dusun.
” Tahun 2021 hingga tahun 2022 warga sangat terganggu dengan kehadiran banjir bandang setiap musim penghujan tiba dan sangat berdampak bagi warga. Selain rumah penduduk, fasilitas publik, lahan pertanian warga juga direndam sehingga menimbulkan gagal panen setiap tahun yang langsung berdampak pada ketersediaan pangan.
Dia mengatakan dampak banjir bandang itu juga sangat besar karena merusak jalan warga di dusun Airae A pada 2 titik rusak berat dan tergerus banjir sepanjang 700 meter.
” Kita berharap Pemkab Malaka melalui Dinas PUPR dan BPBD melakukan penanganan darurat /permanen sedini mungkin agar tidak berdampak yang lebih serius kepada masyarakat”, ujarnya.
Plt Kadis PUPR Malaka, Sally Nahak dan Plt Kalak BPBD Malaka, Rochus ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan dalam Perubahan APBD Malaka 2023 dan Pembahasan KUA PPAS 2024 belum ada alokasi anggaran untuk perbaikan tanggul sepanjang DAS Benenai karena tidak ada anggaran .
Kadis Sally mengatakan Pekerjaan-pekerjaan diatas sudah diusulkan dinas PUPR pada anggaran murni tahun 2024 tetapi semua tidak terealisasi akibat adanya pemotongan dana besar-besaran saat pembahansan anggaran murni dengan TAPD.
” TAPD mengatakan bahwa saat ini Malaka sudah defisit Rp 150an Miliyar, sehingga awalnya di Dinas PUPR di sebesar Rp. 71 Miliyar lebih dipotong habis dan hanya disisakan dana sebesar Rp 46 Miliyar ( sudah termasuk gaji, tunjangan dll)”, ujarnya. ( boni)
