Malaka – Pemerintahan SN-KT harus terus menggelorakan spirit untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN) di Kabupaten Malaka.
Awak media yang bertugas di Perbatasan RI- RDTL terus mendukung dan mengawal SN-KT untuk memberantas KKN sesuai visi- misi dan program SN- KT dimana salah satunya adalah pemberantasan KKN.
Demikian salah satu point penting yang disampaikan awak media dalam acara Konfrensi Pers yang digelar Pemda Malaka yang dihadiri awak media yang bertugas di Kabupaten Malaka pekan lalu.
Dalam pandangan media, memperhatikan perkembangan di Kabupaten Malaka belakangan ini terlihat ada kecenderungan SN-KT mulai kendor dan melemah terkait urusan korupsi padahal saat awal-awal SN-KT pimpin Malaka persoalan korupsi benar-benar diurus dan diantensi Bupati SN hingga merekomendasikan beberapa ASN untuk diproses hukum dan dipenjara.
Kata media saat jumpa pers itu , justru spirit pemberantasan korupsi oleh SN-KT belakangan ini mulai kendor dan nyaris tidak kedengaran padahal potensi kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Malaka semakin marak dari waktu ke waktu.
” Kami heran dengan sikap pemerintah dan diamnya Inspektorat Kabupaten Malaka yang terkesan ogah menyampaikan informasi ketika dikonfirmasi wartawan terkait tindak lanjut program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Malaka yang selama ini jadi brand di Malaka dengan alasan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati. Sikap diamnya Inspektorat Malaka dengan tidak menyampaikan secara transparan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi sesuai temuan BPK/Inspektorat menandakan langkah mundur Bupati SN dalam penanganan urusan Korupsi, terutama terkait keterbukaan informasi publik”, ujar awak media saat jumpa pers.
Bupati Malaka, Simon Nahak dalam kesempatan jumpa pers itu menyampaikan terima kasih dan dukungan media yang selama ini bertugas di Kabupaten Malaka.
” Bagaimanapun Pers dan media memiliki peran dan fungsi yang strategis untuk membangun demokrasi dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan”, ujarnya.
Simon mengatakan Pemerintah tetap bermitra dengan pers untuk mengawal dibidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok pemerintah. ( tim)
