Malaka- Penghargaan Indonesia Awards 2023 yang diterima Bupati Malaka, Simon Nahak yang disiarkan secara langsung INews beberapa waktu lalu terkait Program SAKTI, program inisiatif yang digagas Pemkab Malaka bersama masyarakat khususnya dibidang Swasembada Pangan masih jauh dari harapan dan hanya sebatas cita-cita.
Program Swasembada Pangan yang jadi program unggulan SN-KT yang diharapkan menjadi solusi bagi rakyat untuk ketercukupan Pangan masyarakat belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat yang ditandai dengan masih kurangnya pangan rakyat dimana-mana. Rakyat masih teriak tingginya harga beras dan jagung yang mencekik leher di pasaran menjadi potret nyata yang dialami masyarakat Malaka belakangan ini.
Dalam menyikapi persoalan tersebut Pemerintah harus realistis dan mengevaluasi kembali Program Swasembada Pangan agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat Malaka dibidang pangan saat ini. Kebutuhan pangan rakyat juga masih disuplay dari luar Malaka. Program Swasembada Pangan di Malaka Gagal dan harus dievaluasi.
Demikian Intisari Pendapat yang dihimpun media ini, Minggu (17/9-2023).
Ketua Komisi II DPRD Malaka yang membidangi Pertanian, Bernadette Luruk Seran, SP kepada wartawan mengatakan sejak SN-KT Pimpin Malaka, dalam sidang DPRD selalu meminta Bupati Malaka untuk memaparkan Grand Design Program Unggulan Swasembada Pangan dihadapan Paripurna DPRD namun hingga saat ini belum dilakukan sehingga menyulitkan Dewan dalam hal penganggaran yang harus fokus untuk menunjang program Swasembada Pangan.
Bernadette yang juga lulusan Sarjana Pertanian itu mengatakan berbicara tentang Swasembada Pangan merupakan satu kesatuan yang harus diurus mulai dari hulu hingga hilir, tidak boleh dipenggal-penggal. ” Definisi, komoditi dan indikator Program Swasembada Pangan versi SN-KT hingga saat ini tidak jelas sehingga orang berpikir bahwa Swasembada Pangan Versi SN-KT itu produksi Beras Nona Malaka dan Fore Lakateu. Kalau kondisinya seperti ini maka intervensi anggarannya juga hanya sebatas dua komoditi diatas, sementara yang dimaksud Swasembada Pangan itu sifatnya meluas tidak sebatas dua komoditi diatas”, ujarnya.
Dikatakannya, Program dibidang Pertanian itu baru dikatakan berhasil bila pemerintah memiliki perencanaan yang baik mulai dari hulu hingga hilir. ” Kita harus tahu komoditi yang dikembangkan itu apa saja, lokasi pengembangannya dimana, bagaimana pengolahan lahannya, sarana-prasarana pendukung harus memadai ( sarana pengolahan lahan dan irigasi penunjang) termasuk ketersediaan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan, terakhir baru Pasca Panen. Kalau hal-hal diatas sudah mendapatkan perhatian pemerintah baru bisa berbicara tentang swasembada pangan”,ujarnya.
Anggota DPRD Malaka dari Fraksi Partai Golkar, Markus Baria Berek kepada wartawan mengatakan Program Swasembada Pangan usungan SN-KT itu terkesan hanya sekedar wacana dan gagasan karena belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat Malaka. Sampai saat ini penilaian saya program ini gagal karena tidak menjawab ketersediaan dan kebutuhan pangan masyarakat.
” Kita setuju bila Pemerintah terima penghargaan Indonesia Awards 2023 Program SAKTI sebagai gagasan itu sah-sah saja tetapi bila terima penghargaan itu karena keberhasilan program swasembada pangan itu sabar dulu karena Malaka belum swasembada pangan karena fakta di lapangan saat ini kebutuhan pangan rakyat masih didatangkan dari luar Malaka”, ujarnya.
” Kita harus jujur dan lihat kenyataan di rakyat bahwa harga beras saat ini mahal per kilo gram di Pasaran paling murah Rp 14 ribu hingga Rp 17 ribu/kg dan didominasi beras dari luar Malaka. Harga jagung di Pasaran saja Rp 8000/kg.
Itu tandanya bahwa Malaka belum swasembada pangan dan masih kekurangan pangan”, ujarnya.
Markus yang juga ADPRD Dapil III Malaka itu mengatakan hal konkrit yang harus dilakukan Pemerintah dalam TA 2024 yakni optimalkan 62 unit traktor milik pemerintah untuk Pacul tanah rakyat termasuk penyediaan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan supaya dimanfaatkan rakyat.
” Kondisi terkini dari 62 unit traktor besar milik pemerintah, traktor yang baik hanya 14 unit dan selebihnya dalam kondisi rusak tanpa upaya perbaikan yang signifikan. Kalau semua traktor dalam kondisi baik maka bisa dimanfaakan pacul tanah rakyat untuk ditanami jagung, ubi kayu, pisang, aneka kacangan dan komoditi pertanian lain yang menunjang program swasembada pangan”, ujarnya.
Dilansir dari media GM, Kadis Pertanian Malaka, drh. Yeni mengatakan Brand Beras Nona Malaka, adalah hasil dari program swasembada pangan yang sudah dilaunching sejak dari hari Senin tanggal 12 Desember 2022.
Dikatakannya beras Nona Malaka yang sudah dilaunching sebanyak 10 ton dari hasil panen musim tanam dua tahun 2022 yang luasan lahan hanya 500 ha, tersebar di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Malaka Tengah,Malaka Barat,dan Weliman.
Kata dia, untuk tahun 2023 target untuk panen dengan luasan lahan yang di intervensi sebanyak 3500 ha,dan itu hasilnya pasti lebih banyak dengan hitungan kurang lebih 22.640 ton. ( boni)
