Malaka – Pemerintah Kabupaten Malaka diminta harus serius melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pasien rujukan yang selama ini marak di Malaka.
Evaluasi itu harus dilakukan karena selain pemborosan anggaran juga menyusahkan rakyat.
Selain pasien rujukan, Pemerintah harus mengevaluasi tentang management pembelian obat untuk kebutuhan Rumah Sakit dan Puskesmas sehingga stok obat tidak habis, sekaligus untuk mengeliminir pasien yang dirujuk karena kekurangan obat-obatan.
Demikian pernyataan resmi yang disampaikan beberapa Anggota Banggar DPRD Kabupaten Malaka dalam Sidang DPRD Malaka, Jumat ( 8/9-2023)
Anggota DPRD dari Partai Hanura Malaka, Bernadette Luruk Seran, SP mengatakan Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan RSUPP Betun harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait Pasien Rujukan karena jumlahnya sangat banyak dan menghabiskan anggaran daerah yang besar.
Dikatakannya, persolan penyediaan anggaran untuk layanan kesehatan bagi pasien rujukan terlalu besar sehingga terkesan merubah fungsi Puskesmas dan Rumah Sakit.
Kata dia, pemerintah harus melakukan analisa dan evaluasi secara menyeluruh kenapa pasien kita banyak yang dirujuk padahal di Kabupaten Malaka memiliki Faskes yang memadai, dokter ahli dan obat-obatan.
Menurut Bernadette, bila di Malaka masih kekurangan dokter ahli, alkes dan obat-obatan maka hal itu yang harus dipenuhi melalui penganggaran yang memadai.
” Konsepnya harus diubah dengan cara memperbanyak dokter ahli, menyiapkan alat kesehatan dan penyediaan obat-obatan yang memadai supaya mengurangi pasien rujukan”, ujarnya.
Anggota DPRD Malaka dari Fraksi Partai Gerindra, Ans Taolin dalam kesempatan yang sama mempertanyakan fenomena pasien rujukan yang semakin marak di Kabupaten Malaka. ” Kenapa sedikit-sedikit rujuk pasien padahal di Malaka punya dokter ahli, sarana kesehatan dan obat-obatan. Lantas selama ini salahnya dimana?”, tanya Dewan Ans.
” Harusnya Pemerintah menghitung besaran biaya rujukan ke Atambua dan Kupang termasuk dampak lainnya bagi pasien dan keluarga pasien karena sesuai pengalaman rujukan itu hanya susahkan rakyat. Dinkes, Rumah Sakit harus lakukan kajian bila dokter ahlinya ada, faskesnya ada obatx ada lalu biayanya berapa baru dibandingkan dengan rujukan bagus dan efisien yang mana”, ujarnya.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Maria Fatima Seuk Kain dalam kesempatan yang sama meminta Dinkes dan Rumah Sakit segera berbenah dalam hal pelayanan kepada pasien. ” Saya heran dengan Dinkes dan Rumah Sakit karena dalam setiap rapat anggaran selalu mengatakan tidak ada masalah namun sesungguhnya setiap tahun masalah tambah banyak sesuai keluhan masyarakat terkait pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit terurama kekurangan obat, kekurangan dokter ahli dan sarana prasarana kesehatan. Harusnya hal-hal itu yang dibahas untuk diintervensi dengan anggaran pemerintah”, bebernya.
Wakil Ketua 1 DPRD Malaka, Devi Hermin Ndolu dalam kesempatan itu menyampaikan sesuai hasil evaluasi Provinsi ternyata ditemukan stok obat di Malaka ada dan masih banyak tetapi anehnya informasi yang berkembang di masyarakat bahwa persediaan obat habis ” Management Pengadaan Obatnya yang harus diurus sehingga ketersediaan obat tetap memadai untuk melayani rakyat”, harapnya.
Sekda Malaka, Ferdi Un Muti dalam kesempatan yang sama memberikan apresiasi kepada Anggota DPRD Malaka yang memiliki kepedulian dibidang Kesehatan.
” Beberapa masukan penting dari Bapak/Ibu Anggota Dewan tetap diperhatikan untuk perbaikan kinerja disetiap SKPD terkait dibidang kesehatan”, ujarnya.
Sekretaris Dinkes Malaka, Fritz Makbalin dalam kesempatan yang sama menjelaskan terkait ketersediaan obat-obatan untuk kebutuhan di Puskesmas sangat cukup dan memadai untuk melakukan pelayanan dasar bagi para pasien yang berkunjung. Kata dia, apabila pasien itu membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh dokter ahli maka akan dirujuk ke RSUPP Betun guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. ( boni)
