Malaka – Pemerintah Kabupaten Melalui Dinas Kesehatan ( Dinkes) dan RSUPP Betun harus jujur ungkap semua kebutuhan untuk dianggarkan dalam APBD Malaka guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan.
Kebutuhan pengadaan obat-obatan yang memadai, sarana-prasarana penunjang rumah sakit, perbaikan sarana prasarana kesehatan, ketersediaan nakes dan dokter ahli harus jadi sentral perhatian pemerintah untuk diperhatikan guna peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
DPRD sebagai mitra Pemerintah tetap memberikan dukungan dalam hal penganggaran dan tidak ada alasan kebutuhan dibidang kesehatan dinomor duakan.
Untuk mengantisipasi kekurangan obat Pemerintah diminta melakukan perencanaan pengadaan obat secara terencana baik dari aspek jumlah, jenis termasuk masa berlakunya sehingga obat tetap tersedia dari waktu ke waktu untuk melayani pasien.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malaka, Henry Melki Simu, Bernadette Luruk Seran, SP mengatakan hal itu saat rapat Banggar bersama Pemerintah, Kamis (7/9-2023)
Henry Melki Simu yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Malaka itu mengatakan persoalan klasik yang sering muncul dalam rapat Anggaran DPRD setiap tahun dibidang kesehatan yakni ketidaksediaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan di Dinkes dan Rumah Sakit sehingga berdampak pada pelayanan di dua dinas teknis tersebut.
Dikatakannya, alasan ketiadaan anggaran di Dinkes dan Rumah Sakit bukan alasan yang harus disampaikan karena setiap tahun dalam rapat pembahasan anggaran DPRD melalui fraksi, mitra komisi dan Banggar selalu memprioritaskan Dinkes dan Rumah Sakit dalam penganggaran sehingga patut dipertanyakan hal itu.
Dia mengatakan Dinkes dan RSUPP terlihat tidak memiliki management perencanaan yang baik dan standart sehingga setiap tahunnya selalu muncul persoalan yang sama di kedua instansi teknis itu padahal Dewan selalu memprioritaskan anggaran untuk kedua dinas teknis itu.
Dikatakannya, persoalan kekurangan obat, ketiadaan anggaran untuk perawatan /perbaikan faskes yang rusak ringan, kekurangan nakes dan dokter ahli menjadi persoalan klasik setiap tahun yang tidak pernah tuntas.
Dia mencontohkan, Puskesmas Betun yang letaknya di Pusat Kota Betun terkesan Jorok dan tidak terurus karena alasan ketiadaan anggaran. ” Ini tidak boleh terjadi karena setiap tahun DPRD selalu menganggarkan dana untuk pemeliharaan faskes yang rusak ringan melalui dinkes Malaka. Kita minta Dinkes harus teliti mengajukan anggaran untuk dibahas bersama dewan agar kebutuhan-kebutuhan seperti itu tidak tertinggal dalam penganggarannya”, ujarnya.
Anggota Banggar dari Partai Hanura, Bernadette Luruk Seran, SP dalam kesempatan yang sama meminta keseriusan Dinkes dan RSPP Betun untuk memperhatikan managemen pengadaan obat di Dinkes dan Rumah Sakit agar stok obat tetap tersedia.
” Saya sering mendapatkan keluhan masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pelayan kesehatan yang optimal karena kekurangan obat, dan terakhir pasien harus dirujuk karena alasan itu. Pasien juga belakangan ini sering rujuk ke Atambua atau Kupang karena di Rumah Sakit masih kekurangan alat dan tenaga dokter yang melayani pasien. Hal ini harusnya tidak terjadi kalau RS memiliki managemen dan perencanaan yang baik “, ujarnya.
” Saya sangat mendukung bila Pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan dokter ahli dan pengadaan sarana prasarana kesehatan yang memadai ketimbang harus rujuk dengan alasan ketiadaan dokter ahli dan peralatan yang memadai”, ujarnya.
Sekda Malaka, Ferdi Un Muti dalam kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih kepada Anggota Banggar DPRD Malaka yang memiliki kepedulian besar di bidang kesehatan.
Ferdi mengatakan pihaknya tetap berkoordinasi dengan dinas teknis untuk membuat perencanaan yang bisa menjawab semua kebutuhan Dinkes dan Rumah Sakit guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan. ( boni)
