Malaka, Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Malaka, Henry Melki Simu mendesak pemerintah harus fokus mengintervensi anggaran dibidang Swasembada Pangan pada TA 2024 sesuai Visi dan Misi Bupati Malaka, SN-KT karena program unggulan Bupati Malaka nomor 1 adalah Swasembada Pangan, bukan pembangunan Kantor Bupati.
Dalam Rancangan PPAS 2024 anggaran yang dialokasikan Pemerintah hanya Rp 14, 181 Miliyar, dibandingkan tahun 2023 Pemerintah alokasikan anggaran sebesar Rp 22, 249 Miliyar sehingga ada penurunan anggaran untuk pertanian sehingga harus dinaikkan kembali agar bisa melayani kebutuhan rakyat.
Pemerintah harus fokus intervensi anggaran pada program Prioritas Bupati sesuai Visi Misi SN-KT dan RPJMD Kabupaten Malaka.
Henry Melki Simu mengatakan hal itu disela Rapat Pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS) Tahun 2024 oleh Banggar DPRD Kabupaten Malaka, Rabu ( 6/9-2023).
Dikatakannya, memperhatikan
Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS) Tahun 2024 yang diajukan pemerintah untuk dibahas ternyata Pemerintah hanya alokasikan anggaran untuk pertanian sebesar Rp Rp 14, 181 Miliyar, sehingga terkesan Pemerintah menomor duakan program prioritas no 1 SN-KT yakni Swasembada Pangan.
” Tahun 2023 saja Pemerintah alokasikan anggaran sebesar Rp Rp 22, 249 Miliyar untuk program di bidang pertanian namun fakta di lapangan anggaran itu tidak cukup. Buktinya, masyarakat saat ini sangat susah karena rawan pangan dan gagal panen . Dimana-mana masyarakat mengeluh tentang kekurangan Pangan.
Dalam TA 2023 ini, dengan anggaran sebesar Rp 22, 249 Miliyar saja fakta di lapangan rakyat masih lapar dan kekurangan pangan. Coba ibu kadis turun ke rakyat dan tanya apakah ada ketersediaan pangan di masyarakat atau tidak. Jangan hanya lakukan perjalanan luar daerah dan tidak kunjungi rakyat untuk lihat realita di lapangan”, ujarnya.
Henry Melki Simu yang juga Ketua Komosi 3 DPRD Kabupaten Malaka itu mengatakan dalam TA 2024 Anggaran untuk Program Swasembada Pangan di Dinas Pertanian harus dinaikkan melebihi Pengalokasian anggaran TA 2023 kurang lebih 30 -35 Miliyar agar bisa mengcover kebutuhan rakyat terutama untuk perbaikan traktor besar yang rusak, pengolahan tanah secara gratis kepada rakyat, pembelian bibit unggul, pupuk dan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan petani serta perbaikan saluran irigasi yang rusak.
Dia mencontohkan, untuk pengolahan tanah bagi rakyat pemerintah saat ini mengalami kesulitan besar karena traktor besar pada rusak dan tidak mendapatkan perhatian yang signifikan lantaran ketiadaan anggaran untuk perbaikan traktor.
” Masalah ini harus segera diselesaikan dengan cara menambah anggaran untuk perbaikan traktor-traktor yang rusak agar dimanfaatkan tahun depan untuk pengolahan lahan milik rakyat.
Dari catatan kami , dari 62 traktor besar milik pemerintah hanya tersisa 14 Unit traktor yang baik dan selebihnya rusak dan tidak bisa dimanfaatkan untuk pengolahan lahan milik rakyat tahun ini. Jadi solusinya, traktor-traktor yang rusak harus segera diperbaiki agar bisa dimanfaatkan tahun depan”, tandasnya.
Terpisah, Anggota DPRD Malaka dari Partai Hanura yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Malaka, Bernadette Luruk Seran, SP kepada wartawan mengatakan sangat mendukung penambahan anggaran untuk Dinas Pertanian agar bisa optimal mengimplementasikan Visi-Misi dan Program Unggulan No 1 SN-KT yakni
Mewujudkan Swasembada Pangan dengan sasaran Meningkatnya Ekonomi Daerah yang berkelanjutan, Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
” Tahun ini faktanya rakyat lapar dan mengeluh kekurangan pangan dimana-mana karena penanganan program dibidang pertanian tidak optimal . Kami datang mengunjungi rakyat di desa-desa , semuanya pada mengeluh karena lapar lantaran kekurangan pangan saat ini”, ujarnya.
Sekda Malaka, Ferdinandus Un Muti dalam kesempatan Rapat Pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS) Tahun 2024 dihadapan Banggar DPRD Malaka mengatakan Pemkab Malaka tetap memperhatikan usulan Bapak /Ibu Anggota Dewan terkait Pengalokasian untuk implementasi Program Prioritas SN-KT dibidang Pertanian ( Swasembada Pangan) .
Dikatakannya, semua anggaran harus difokuskan untuk menyukseskan program pembangunam sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka 2021-2026. ( boni)
