Malaka – Pagi tadi, Rabu (6/9-2023), sekitar Pukul 10.00 WITA, suasana di Lantai 3 Kantor DPRD Malaka, tidak seperti biasanya. Kurang lebih 297 Tenaga Kesehatan ( Nakes) berkumpul disana mengadukan nasibnya di DPRD Malaka terkait nasib mereka yang sudah lolos test P3K diatas passing grade namun tidak lolos menjadi tenaga P3K.
Menariknya, dari diskusi bersama perwakilan Nakes, ada juga yang testnya lolos dengan nilai 623 hingga 626 namun tidak masuk dalam peserta yang lolos dalam tes P3K Kabupaten Malaka tahun 2022 lalu.
Ketua Forum Nakes Honorer Kabupaten Malaka yang lolos Passing Grade tahun 2022, Yulius Nahak Berek mengatakan pihaknya bersama 297 Nakes yang lolos test P3K diatas Passing Grate harus datang ke DPRD Kabupaten Malaka untuk mengadukan nasibnya terkait persoalan yang mereka hadapi bersama.
Yulius mengatakan ada 3 point penting yang menjadi tuntutan nakes yang lolos tes P3K tahun 2022 tetapi gagal penempatan sebagai tenaga P3K di Kabupaten Malaka, yang harus jadi atensi dan diperjuangkan anggota dewan bersama Pemkab Malaka diantaranya : Nakes yang lolos passing grade pada tes P3K tahun 2022 supaya langsung ditempatkan sebagai pegawai tanpa harus melalui seleksi, atau kalau toh harus mengikuti tes pada tahun 2023 mereka perlu mendapatkan keringanan. ” Kita minta supaya DPRD dan pemerintah perjuangkan agar nasib nakes Malaka disejajarkan dengan tenaga pendidik ( guru) yang langsung ditempatkan tanpa harus mengikuti test ulang karena sudah lolos test P3K tahun 2022″, ujarnya.
Kata dia, Nakes itu berada di garda depan dibidang Kesehatan yang bertanggung jawab untuk nyawa pasien tetapi perlakuan terhadap nakes tidak sama dengan guru.
Beberapa Anggota DPRD Malaka diantaranya ibu Bernadette, Felix Bere, Marius Boko, Henry Melki Simu, Raymundus Seran Klau sangat mendukung agar nasib para nakes yang lolos tes P3K tahun 2022 tetapi tidak lolos penempatan harus diperjuangkan DPRD dan Pemerintah di Pemerintah Pusat
Anggota DPRD dari Partai Hanura, Bernadette dalam rapat bersama Pemerintah dan para nakes mengatakan masalah nakes Malaka harus diperjuangkan ke Pempus.
” Kalau nakes yang sudah lolos tes tahun 2022 lalu dan diharuskan mengikuti lagi tes yang sama pada tahun 2023 harus diberi dispensasi berupa
nilai affirmasi 50 persen sebelum test . Hal ini harus diperjuangkan di Pempus dalam waktu dekat. Pemerintah dan DPRD harus beri rekomendasi ke Pempus untuk pemberian nilai affirmasi 50 persen”, ujarnya.
Felix Bere dari Partai Nasdem mengatakan menyikapi persoalan nakes di Malaka
Pemda harus bersikap adil terkait kebijakan yang adil dan berlakukan hal yang sama untuk nakes dan guru. ” Ini menyangkut nasib nakes. Pemda dan DPRD harus buat surat dukungan untuk memperjuangkan nasib para nakes Malaka”, pintanya.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Henry Melki Simu Persoalan Nakes Malaka harus segera diperjuangkan di Pusat.
” Nakes yang datang ke DPRD hari ini adalah orang-orang pilihan karena mereka lolos test P3K tahun 2022 tetapi gagal penempatan. Salah satu pemikiran, Di Malaka kita bangun RS Pratama dan kita juga masih kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas dan RS sehingga bisa diusulkan ke Pusat supaya diakomodir. Pengaduan Nakes Malaka hari ini Fraksi Partai Golkar sudah teruskan ke Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena untuk diperjuangkan di Pusat”, tambahnya.
Raymundus Seran Klau dari Fraksi Partai Golkar meminta supaya persoalan Nakes Malaka harus diperjuangkan di Pempus sehingga tidak merugikan nakes. ” Mereka sudah lolos test sehingga perjuangkan saja kuotanya saja apalagi Malaka banyak butuh nakes” ujarnya.
Sementara itu Marius Boko dari Partai Demokrat mengatakan para Nakes yang ada miliki cita-cita untuk bangun Malaka. Kata dia, terkait kepentingan nakes kalau bisa pemda hadir bersama anggota legislatif perjuangkan di kementrian dengan cara prosedural.
Wakil Ketua 1 DPRD Malaka, Devi H Ndolu dihadapan peserta rapat mengatakan seluruh anggota DPRD Malala ikut prihatin dengan kondisi itu karena lolos test P3K tetapi gagal penempatan.
Kata Devi, hampir semua anggota DPRD setuju supaya nakes yang sudah lolos tes passing grade supaya tidak tes lagi pada tahun berikutnya sehingga perlu diperjuangkan bersama di Pempus dalam waktu dekat.
Sekda Malaka, Ferdi Un Muti dalam kesempatan yang sama mengatakan Pemda Malaka tetap perjuangkan aspirasi para Nakes di Kemenpan RB karena kaitan dengan kewenangan penerimaan pegawai itu ada di Pempus.
Dia mengatakan kebijakan lokal juga harus diperjuangkan dengan memperhatikan passing grade
Supaya tidak merugikan nakes .
” Pemerintah bersedia menyurati Kemempan RI termasuk mendatangi , memperjuangkan di Kemenpan RB dan Kementrian Kesehatan RI didampingi DPR RI agar hal ini bisa diatensi Pempus. ( boni)
