( Photo : Gubernur – Wakil Gubernur NTT, Melki Laka Lena – Johni Asadoma)
Malaka – Masyarakat Kabupaten Malaka memberikan apresiasi kepada Gubernur-Wakil Gubernur NTT , Melki Laka Lena – Johni Asadoma karena dalam pidato perdananya didepan Sidang ke 21 DPRD NTT, Senin (3/3-2025) menempatkan program ekonomi berkelanjutan sebagai program pertama dari 7 pilar program yang diusung.
Sesuai Potensi daerah, maka Kabupaten Malaka merupakan salah satu Kabupaten di NTT yang harus mendapatkan perhatian Pemprov NTT untuk dikembangkan dengan mengandalkan sektor pertanian terpadu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Malaka, Marius Boko mengatakan hal itu kepada wartawan di Betun – Ibu Kota Kabupaten Malaka – Provinsi NTT, Selasa (4/3-2025)
Dikatakannya, sesuai potensi wilayah di Kabupaten Malaka maka sektor pertanian terpadu dapat diandalkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
” Kabupaten Malaka memiliki potensi luas lahan untuk pengembangan pertanian terpadu ( Pertanian lahan basah, lahan kering, peternakan, perikanan dan kelautan termasuk usaha dibidang hortikultura) . Pemprov NTT dan Pemkab Malaka bisa berkolaborasi untuk mengimplementasikan program dibidang pertanian terpadu terutama program hilirisasi yang dicanangkan pemprov NTT.
Dikatakannya, selama ini hasil produksi pisang dan ubi kayu dipasarkan berupa bahan mentah di daratan Timor hingga Pulau Bali sehingga melalui konsep hilirisasi bisa diproduksi sebagai bahan setengah jadi dan bahan jadi baru dipasarkan sehingga margin penjualan bisa meningkat dan memberikan dampak ekonomi bagi petani.
Begitupun dengan jagung, shorgum dan perikanan darat bisa jadi andalan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat bila konsep hilirisasi benar-benar diimplementasikan.
Dilansir dari pemberitaan Pos Kupang dalam pidato perdananya Gubernur NTT pada Sidang Paripurna ke 21 pada masa persidangan yang ke II tahun sidang 2024-2025 menyampaikan program kerja.
Melki menyampaikan bahwa selama lima tahun mendatang dirinya bersama wakil gubernur akan menjalankan tujuh pilar.
Dia menyebut pilar yang dilakukan itu dalam bidang ekonomi berkelanjutan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan komunitas, pemerataan infrastruktur berkelanjutan, birokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pihak birokras ( boni/pk)
