Purwakarta, 10 September 2025 –
Dewan Pimpinan Daerah Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPD RAJAWALI) Purwakarta menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana bagi 31 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) skala kecil dengan nilai proyek mencapai Rp2,265 miliar. Dugaan korupsi tersebut melibatkan sejumlah pejabat Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
DPD RAJAWALI menegaskan bahwa praktik korupsi, sekecil apapun, merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat sekaligus pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Organisasi ini menyerukan agar proses hukum kasus ini berjalan secara transparan, adil, dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Setiap pihak yang terlibat wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali.
Selain itu, DPD RAJAWALI mendorong Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dinilai penting untuk menutup celah-celah korupsi melalui pembenahan sistemik, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan transparansi dalam setiap tahap pengadaan.
DPD RAJAWALI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pengawas independen dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Organisasi ini akan memberikan masukan konstruktif demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap bahaya korupsi serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bersih dan maju.
Sumber : Rajawali
