Tim Hukum SBS-WT Optimis Gugatan Paslon no 2 Diterima MK

Tim Hukum Paslon SBS-WT sangat optimis gugatan Paslon no 2 SBS-WT diterima MK yang didasarkan pada bukti-bukti dan fakta sidang.

Berikut ini Pandangan dan Pendapat Juru Bicara Tim Hukum SBS-WT, JOAO MECO, SH.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara resmi telah mengumumkan bahwa akan memutus sengketa Pemilukada beberapa kabupaten pada tanggal 18 Maret 2021 besok, yang dimulai pada pukul 9 pagi dan setiap pihak baik Pemohon, Termohon dan pihak Terkait bahkan pendukung masing-masing paslon sedang menanti dengan hati yang galau karena MK periode ini sungguh-sungguh menutup semua celah bagi siapapun untuk memperoleh informasi sekecil apapun tentang hasil akhir dari setiap perkara yang diperiksa.

Sengketa Pemilukada Malaka masuk dalam kloter 9 kabupaten yang akan diputus besok sehingga berbagai spekulkasi analisa sedang didiskusikan dengan hati yang gemuruh antara mengaharapkan menang dan kuatir jika pihaknya kalah.

Untuk menjadi bahan bagi mereka yang tertarik untuk mengetahui sehingga dapat mempersiapkan diri secara baik dalam menghadapi putusan kalah atau menang, berikut Tim Hukum SBS-WT memandang perlu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat Malaka, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Tim Pemenangan, simpatisan, pendukung dan paralegal serta Tim Hukum telah bekerja dengan maksimal mengadvokasi dan memperkarakan hasil Pemilukada Kabupaten Malaka yang secara kasat mata diketahui dan dirasakan oleh khalayak dan semua orang yang mencintai kebenaran bahwa ada ketidakwajaran dan pelanggaran hukum dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Malaka, dimana menurut Tim Hukum diduga kuat dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada didukung oleh Bawaslu dan belakangan diketahui bahwa ternyata Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka turut bermain secara tidak jujur dalam pesta demokrasi yang seharusnya selaku eksekutif bertindak netral.

Kedua, Tim Hukum telah menyajikan fakta-fakta hukum tentang ketidakwajaran dan pelanggaran hukum dalam proses Pemilikada Malaka kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan ditelaah oleh Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan koridor hukum yang selama ini dianut dan dipraktekan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, Tim Hukum telah mengajukan fakta-fakta hukum tentang ketidakwajaran dan pelanggaran hukum dalam proses Pemilikada Malaka melalui gugatan/permohonan dengan memperhatikan syarat yang diatur dalam Peraturan MK (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dengan fokus pada pelanggaran yang bersifat TSM sehingga mempengaruhi hasil Pemilikada atau PHP.

Keempat, Tim Hukum berkeyaninan bahwa pelanggaran Penyelenggara Pemilikada Kabupaten Malaka yang bersifat TSM telah menyebabkan selisih suara 984 yang diraih oleh pihak Terkait merupakan angka yang diatur oleh Penyelenggara Pemilukada Malaka, dimana angka 984 itu dihasilkan berdasarkan input data DPT berdasarkan pemilih fiktif atau siluman dengan terlebih dahulu melakukan mark up jumlah DPT.

Kelima, Tim Hukum menilai bahwa berdasarkan empat kasus yakni Pilbup Samosir dengan nomor perkara 100/PHP.BUP-XIX/2021, Pilbup Konawe Selatan dengan nomor perkara 34/PHP.BUP-XIX/2021, Pilbup Bandung dengan nomor perkara 46/PHP.BUP-XIX/2021 dan Pilbup Yalimo dengan nomor perkara 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diterima oleh MK untuk diperiksa pokok perkaranya walaupun tidak memenuhi beberapa persyaratan maka nampak jelas bahwa MK menerima dalil TSM sehingga untuk sengketa Pemilukada Kabupaten Malaka apabila data-data yang diajukan memiliki nilai pembuktian yang kuat maka secara hukum seyogyanya gugatan Malaka dikabulkan.

Keenam, Dari empat kasus yang diterima walaupun tidak memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana disebutkan diatas, jika dibandingkan dengan materi gugatan Malaka yang memenuhi semua persyaratan maka selanjutnya posisi kritisnya terletak pada bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Hukum. Jika bukti-buktinya bernilai dan memiliki kekuatan pembuktian maka MK berpotensi menghadirkan landmark decision terkait penegakan keadilan pemilu dan memberikan penegasan soal netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

Ketujuh, Tim Hukum menganggap bahwa adanya ketidaktertiban administrasi penyelenggaraan, khususnya mengenai Pemilih Siluman dengan berbagai versi maka kehadiran Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka sebagai saksi yang diajukan oleh Termohon, seharusnya dapat dinilai secara langsung bahwa Termohon mengakui adanya keterlibatan ASN yang dengan sendirinya memperkuat dalil TSM yang diajukan oleh Pemohon.

Kedelapan, Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diajukan oleh Tim Hukum tentunya banyak yang bertanya-tanya apakah permohonan atau gugatan Kabupaten Malaka di terima atau ditolak oleh MK. Jawabannya sederhana walaupun tidak sesederhana hati yang sedang berkecamuk, yang dirasakan oleh setiap orang baik sebagai Pihak Pemohon, Pihak Termohon, Pihak Terkait atau pendukung masing-masing paslon. Namun yang dapat dipastikan berdasarkan analisa proses pemeriksaan perkara dihadapan sidang dan daring serta analisa materi dan arah pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim maka mengenai persoalan DPT dibuat secara melawan hukum sudah terbukti sehingga putusan MK seharusnya PSU.

Kesembilan, Apakah permohonan atau gugatan Kabupaten Malaka di terima atau ditolak oleh MK, sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim MK yang diputus berdasarkan rapat pleno Majelis dan putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat dan tidak ada upaya hukum apapun karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Dalam rangka menghadapi kemenangan dan kekalahan tersebut, yang kalah tidak dapat merubah putusan dengan berdemosntrasi atau tindakan-tindakan melawan hukum tertentu dan yang menang perlu menahan diri agar tidak terjebak pada euforia kemenangan yang dapat memicu tindakan-tindakan melawan hukum sehingga pelaku berakhir dengan dikenakan sanksi tertentu, Malaka harus tetap damai pasca putusan MK namun akan menjadi catatan dan memori bagi warga negara bahwa ternyata diujung Timur NKRI yang dikenal dengan masyarakat yang jujur, baik hati dan kental kekerabatannya, ternyata tidak dapat dilihat secara hitam putih.

Kesepuluh, Dengan menerima putusan MK membuktikan bahwa seseorang bermartabat, intelektual, berintegritas dan seorang pejuang demokrasi yang tidak mengenal lelah dan putus asa. ( tim)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *