Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Headline

SN-KT Harus Komit Luruskan Yang Bengkok – Jangan Tebang Pilih Soal Penegakan Aturan

71
×

SN-KT Harus Komit Luruskan Yang Bengkok – Jangan Tebang Pilih Soal Penegakan Aturan

Sebarkan artikel ini

Malaka – Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Simon Nahak – Kim Taolin ( SN-KT) harus tetap berkomitmen untuk meluruskan hal-hal yang bengkok terutama dalam urusan  penataan birokrasi  dan penegakan hukum.

Komitmen diatas harus tetap dijaga untuk menjaga marwah kepemimpinan SN-KT sesuai janji pada saat  kampanye dan awal pimpin  Kabupaten Malaka.

Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Tutu Nenometa kepada wartawan, Selasa ( 14/6-2022)

Adrianus yang akrab dipanggil Adhy itu kepada wartawan mengatakan SN-KT harus komit dan  jangan kendor dalam menegakkan aturan sesuai  apa yang dijanjikan untuk rakyat selama ini.

” Saya lihat ada ketimpangan dalam penegakan aturan terkait penataan birokrasi dimana SN-KT terkesan  menerapkan standard ganda dalam penegakan aturan”

Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem itu mengatakan fakta yang terjadi saat ini SN-KT terlihat ragu terapkan aturan terkait penerapan dan tindak lanjut dari Rekomendasi Komisi ASN.

” Saat Pilkada lalu ada beberapa pejabat eselon 2 dan eselon 3 sesuai hasil laporan Bawaslu Kabupaten Malaka bahwa mereka terlibat dalam politik praktis . Hal itu dilaporkan ke KASN , selanjutnya KASN memberikan hukuman kepada para pejabat dengan kategori Sedang dan Ringan sesuai  keterlibatan mereka. Hal itu langsung direspon Bupati dan Wakil Bupati Malaka, SN-KT dengan mengeksekusi  menindaklanjuti hasil rekomendasi KASN dengan menghukum para pejabat”

” Hal yang sama saat ini dihadapi para pejabat di  Malaka. Sudah ada rekomendasi dari KASN untuk segera tindaklanjuti  hasil rekomendasi KASN tetapi hingga saat ini pemerintah masih  mendiamkan dan terkesan masa bodoh”

” Sebagai Wakil rakyat saya melihat ada dualisme penegakan aturan dalam penataan birokrasi di Malaka saat ini.  Harusnya pemerintah fair dan terapkan  sesuai rekomendasi dari KASN”

Sementara itu Anggota DPRD dari Fraksi Partai  Golkar, Raymundus Seran Klau kepada wartawan meminta agar SN-KT tidak tebang pilih dalam penegakan aturan.

” Saya lihat Pemerintah   diskriminasi  dan tebang pilih dalam penegakan aturan di birokasi. Rekomendasi KASN itu sangat  jelas  bahwa mutasi pejabat eselon 2 di lingkup pemkab Malaka itu tidak sesuai ketentuan dan harus ditinjau kembali”

” Slogan dan Komitmen SN-KT datang ke Rai Malaka ini sangat jelas yakni meluruskan  hal-hal yang bengkok-bengkok agar kembali menjadi lurus. Tetapi fakta yang terjadi SN-KT terlihat enggan  meluruskan yang bengkok tetapi malah tetap membiarkan hal-hal yang bengkok membumi di Malaka”

” Dalam urusan penegakan hukum juga sama,  terutama bagi para kades yang selama ini sesuai hasil temuan inspektorat  menyalahgunakan keuangan negara . Kalau mau fair Pemerintah jangan tebang pilih dalam penegakan aturan”

” Awal pimpin Malaka SN-KT sangat  gencar untuk lakukan program audit dan secara terbuka menyampaikan ke Publik desa-  desa yang terindikasi terlibat korupsi termasuk jumlah kerugian negara dan  progres pengembaliannya”

” Namun belakangan ini  Pemerintah terkesan melempem tidak segencar dulu. Informasi tentang hasil audit di desa, dan jumlah pengembalian uang juga mulai didiamkan dan tidak menjadi perhatian pemerintah untuk dipublikasikan secara terbuka untuk diketahui rakyat. Ini ada apa?”

Bupati Malaka melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Kabupaten Malaka; Yanuarius Boko  hingga berita ini diturukan  enggan memberikan penjelasan resmi kepada Wartawan, saat ditelpon untuk konfirmasi tidak diangkat, di WA juga tidak dibalas dan hanya dibaca.

Bupati Malaka, Simon Nahak saat dikonfirmasi wartawan  terkait tindak lanjut rekomendasi KASN  disela acara Pengresmian Gedung di RSUPP Betun, Senin  tidak bersedia memberikan keterangan kepada pers dengan alasan masih fokus dulu untuk urusan kesehatan.

Kadis PMD Malaka, Agustinus Nahak ketika dikonfirmasi tentang banyak   desa di Malaka yang rentan salah gunakan  keuangan desa kepada wartawan mengatakan pihaknya sesuai kewenangan yang ada selalu mengingatkan desa agar memanfaatkan dana sesuai pos-pos dan ketentuan  yang berlaku.

” Dalam setiap kegiatan bersama desa kita selalu mengingatkan hal itu dengan harapan bisa ada perbaikan kinerja terkait pengelolaan dana desa agar bermanfaat bagi rakyat”, ujarnya. ( boni) .

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *