Sembilan Desa di Laenmane – Malaka Tolak Audit Araksi

Sembilan Desa yang berada di Kecamatan Laenmane- Kabupaten Malaka – Provinsi NTT secara tegas menolak kehadiran Araksi untuk melakukan Audit dan Pemeriksaan di Wilayah Kecamatan Laenmane – Malaka.

Pasalnya, Araksi sebagai LSM bukan sebagai lembaga pemeriksa resmi yang mendapatkan legitimasi pemerintah sebagai lembaga auditor.

Desa hanya melayani pemeriksaan resmi dari lembaga resmi yang diakui pemerintah seperti APIP ( Inspektorat, BPKP)  serta APH ( Polisi , Jaksa dan Hakim. Selain itu, desa tidak akan melayani.

Hal itu disampaikan Juru Bicara 9 Desa di Kecamatan Laenmane, Antonius Tuna dan Anselmus Duly Berek kepada wartawan di Betun – Malaka, Senin (26/7-2021)

Kepala Desa Kapitan Meo- Kecamatan Laenmane, Antonius Tuna  secara tegas menolak kehadiran tim Araksi melakukan audit dana desa di wilayah kerjanya bila tidak ada surat tugas atau pemberitahuan tertulis dari Pemerintah atasan di Kabupaten Malaka.

” Dari tahun 2017 sejak menjabat sebagai Kepala Desa Kapitanmeo   setiap tahunnya diaudit oleh  lembaga auditor internal pemerintah APIP ( Inspektorat dan BPKP)  dan hasil auditnya sudah diterima  dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pemerintah”.

Kades Anton mengatakan keherananannya  terhadap tim Araksi yang keluar masuk desa untuk melakukan pemeriksaan di desa-desa seperti penyidik ( APH) dan APIP, padahal lembaga Araksi itu statusnya LSM”

“Masalah seperti ini yang harus diluruskan supaya tidak rancu dan menyesatkan masyarakat banyak” .

Kades Anton mengatakan sebagai Kepala Desa dirinya tidak keberatan diperiksa aparat pemeriksa yang sah seperti Inspektorat, BPK P atau APH karena sesuai kewenangan yang dimilikinya”

” Kami desa justru senang bila setiap tahun Inspektorat dan BPK melakukan pemeriksaan di desa guna perbaikan kinerja di desa”

” Tetapi untuk Araksi sabar dulu karena saya baru dengar nama itu saat melakukan pemeriksaan pada desa-desa di Kecamatan Laenmanen”

” Kita patut pertanyakan manufer Araksi di desa-desa yang melakukan pemeriksaan dan audit seperti inspektorat, BPK dan APH

” Tragisnya lagi kehadiran Araksi di desa-desa tidak dibekali surat tugas atau surat pengantar dari pemerintahan atasan di Kabupaten sehingga semakin menambah kecurigaan desa”

” Kami sangat curiga dan keberatan untuk melayani pemeriksaan Araksi apalagi statusnya saja kami tidak tahu seperti apa”

” Setahu kami yang namanya LSM itu bisa melakukan pengawasan tetapi tidak bisa melakukan pemeriksaan dan audit apalagi memerintahkan desa untuk mengeluarkan dokumen penting di desa untuk dicopy dan lainnya”

” Dalam melakukan pengawasanpun harus ikuti rambu-rambu yang ditetapkan serta tidak mengambil alih tugas dan fungsi APIP dan APH”

” Contohnya saja, belum lama ini ada audit reguler dari Inspetorat Kabupaten Malaka pada salah satu desa di Kecamatan Laenmanen. Sementara dilakukan pemeriksaan reguler oleh Inspektorat dalam kesempatan itu juga Tim Araksi datang mau lakukan audit terkait Obyek pemeriksaan yang sama sehingga desa kewalahan mau layani yang mana. Ini artinya, Araksi dalam melakukan tugasnya tidak berkoordinasi dengan pemerintahan atasan seperti Inspektorat dan PMD sebagai instansi teknis di Kabupaten”

Kades Nauke Kusa, Anselmus Duly Berek kepada wartawan mengatakan hal senada.

” Sebagai kepala desa saya sangat keberatan  bila Araksi  melakukan audit atau pemeriksaan di desa karena kami setiap tahun juga ada pemeriksaan reguler dari APIP ( inspektorat dan BPKP)”

” Kalau Araksi mau melakukan fungsi pengawasan dan mengadvokasi kepentingan masyarakat  tentu kami dari desapun bisa memberikan pelayanan asalkan dilakukan dengan cara-cara yang benar dan koordinatif dengan pemerintah atasan di Kabupaten supaya   tidak terjadi miss seperti saat ini”

” Kalau Araksi itu LSM ya coba lakukan tugasnya sesuai tupoksi dan tidak mengambil alih tugas dan fungsi APIP dan APH”

” Kalau Araksi itu  kerjanya sesuai tupoksi dan sopan tentu kami di desa segan dan menghargai. Tetapi kalau main hadang-hadang desa di jalan seperti kejadian belum lama ini tentu kami sangat berkeberatan”

Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka, Remi Leki dan Kadis PMD Malaka, Agus Nahak saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya mengaku belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari Araksi terkait pemeriksaan desa-desa di Malaka.

” Kami akan cek kebenaran informasi audit itu dulu di desa-desa selanjutnya melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan arahan lebih lanjut”

” Yang pasti, lembaga yang resmi melakukan audit sesuai aturan yang berlaku di negara ini yakni APIP dan APH dan bukan LSM”, tandas kedua pejabat itu.
( boni)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *